The legal analysis of the conformity of the minister of finance regulation no. 110/pmk.010/2018 regarding article 22 of the Indonesian income tax (PPH 22) on certain products with the national treatment principle under the 1994 general agreement on tariffs and trade = Analisa hukum mengenai kesesuaian peraturan menteri keuangan no. 110/pmk.010/2018 tentang pajak penghasilan pasal 22 (pph 22) atas barang tertentu dengan asas national treatment pada perjanjian umum tarif dan perdagangan 1994

Ng, Nasya Gwyneth Cahyadi (2019) The legal analysis of the conformity of the minister of finance regulation no. 110/pmk.010/2018 regarding article 22 of the Indonesian income tax (PPH 22) on certain products with the national treatment principle under the 1994 general agreement on tariffs and trade = Analisa hukum mengenai kesesuaian peraturan menteri keuangan no. 110/pmk.010/2018 tentang pajak penghasilan pasal 22 (pph 22) atas barang tertentu dengan asas national treatment pada perjanjian umum tarif dan perdagangan 1994. Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (162kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (164kB) | Preview
Preview	Text (Chapter 1) Chapter 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (188kB) | Preview
	Text (Chapter 2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (286kB)
	Text (Chapter 3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (171kB)
	Text (Chapter 4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (218kB)
	Text (Chapter 5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (167kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (372kB) | Preview

Abstract

Salah satu mekanisme yang digunakan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah defisit perdagangan tahun lalu melalui penerbitan Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. Perubahan ini menyangkut antara lain peningkatan pajak pada Wajib Pajak yang menjalankan bidang usaha impor. Skripsi ini membahas mengenai dua topik utama: (1) apakah PPh 22 dapat dikategorikan sebagai pajak penghasilan, dan (2) kesesuaian perubahan tersebut dengan asas National Treatment pada Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan 1994 (GATT 1994), terutama dengan Pasal III:2 dan Pasal III:4. Indonesia adalah anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization atau WTO) maka memiliki kewajiban untuk merancang undang-undang dan peraturan yang sesuai dengan Perjanjian WTO (WTO Agreement) dimana GATT 1994 termasuk dalam Perjanjian WTO. GATT 1994 memuat asas National Treatment yang mensyaratkan bahwa anggota WTO tidak membedakan perlakuan barang impor dan barang domestik dengan memberikan kondisi yang lebih menguntungkan kepada barang domestik. Penulis membahas bahwa perubahan tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan asas National Treatment dalam Perjanjian WTO. Hal ini dilakukan dengan menganalisis karakter PPh 22 dari segi substansi dan operasional terhadap setiap elemen Pasal III:2 dan Pasal III:4 GATT 1994. Pada akhirnya, Penulis mendapat kesimpulan bahwa perubahan tersebut tidak sesuai dengan Pasal III:2 dan Pasal III:4 GATT 1994. Selanjutnya Penulis memberi beberapa rekomendasi agar PPh 22 tidak melanggar GATT 1994.

Actions (login required)

View Item