Kebijakan Pemerintah dalam menerapkan pajak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Watudambo Provinsi Sulawesi Utara

Likumahua, Tesalonika Riyana (2021) Kebijakan Pemerintah dalam menerapkan pajak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Watudambo Provinsi Sulawesi Utara. Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title.pdf) Title.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (9MB)
Preview	Text (Abstarct.pdf) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (271kB) | Preview
Preview	Text (ToC.pdf) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (176kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1.pdf) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
	Text (Chapter2.pdf) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter3.pdf) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (226kB)
	Text (Chapter4.pdf) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (180kB)
Preview	Text (Bibliography.pdf) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (271kB) | Preview

Abstract

Pajak adalah kontribusi yang bersifat wajib terhadap negara yang mana diberikan oleh wajib pajak yang berupa orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berlandaskan undang-undang yang berlaku, dengan tidak menerima komisi atau imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk negara sebagai kesejahteraan masyarakat. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan oleh mereka (wajib pajak) yang menerima penghasilan dalam suatu tahun pajak. Prinsip kelayakan pada pajak adalah prinsip yang tidak boleh memberatkan wajib pajak yang mana harus memperhatikan apakah layak atau tidak dalam dikenai pajak sehingga wajib pajak tidak merasakan keberatan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (Doktrinal) yang menggunakan beberapa pendekatan yaitu Pendekatan Peraturan Perundang Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Literatur/Konseptual (Doctrinal/Conceptual Approach). Hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa kurangnya penjelasan dan penerapan dalam pemungutan pajak, yang mana dalam Peraturan pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 Pasal 1 angka 3 tidak menjelaskan secara rinci mengenai prinsip kelayakan pada pajak yang mana ini merupakan salah satu elemen penting dalam penerapan pemungutan pajak. Kebijakan Pemerintah dalam situasi saat ini sudah baik dalam mangambil tindakan tetapi masih belum cukup dikarenakan tidak tepat pelaksanaanya dengan kerugian-kerugian yang dihadapi. Alangkah baiknya jika ditambahkan kebijakan-kebijakan yang baru yang mana bisa membantu rakyat. / Tax is a mandatory contribution to the state which is given by a taxpayer in the form of an individual or entity that is coercive and based on applicable law, by not receiving direct commissions or rewards and is used for the state as public welfare. Income Tax is a tax imposed by those (taxpayers) who receive income in a tax year. The principle of feasibility in taxes is a principle that should not burden taxpayers who must pay attention to whether or not it is appropriate to be taxed so that taxpayers do not feel objections. This research uses normative juridical research (doctrinal). Which uses several approaches, namely the approach to legislation and the literary/conceptual approach. The results of this study the authors found that the lack of explanation and application in tax collection, which is in Government Regulation (PP) No. 23 of 2018 Article 1 point 3 does not explain in detail the principle of eligibility for taxes which is one of the important elements in the implementation of tax collection. The Government's policy in the current situation is good in taking action but it is still not enough because its implementation is not right with the losses faced. It would be nice if new policies were added which could help the people.

Actions (login required)

View Item