Pelaksanaan eksekusi kebiri kimia bagi narapidana pencabulan anak menurut regulasi di Indonesia

Artaxerxes, Steven (2021) Pelaksanaan eksekusi kebiri kimia bagi narapidana pencabulan anak menurut regulasi di Indonesia. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) ilovepdf_merged.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
Preview	Text (Abstract) 2. Abstract_watermark.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (211kB) | Preview
Preview	Text (Table of Content) 3. ToC_watermark.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (467kB) | Preview
	Text (Chapter 1) 4.1_watermark.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter 2) 4.2_watermark.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (Chapter 3) 4.3_watermark.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter 4) 4.4_watermark.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (Chapter 5) 4.5_watermark.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (371kB)
Preview	Text (Bibliography) 5. Bilbio_watermark.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (787kB) | Preview

Abstract

Anak adalah seseorang yang kemampuan fisik, psikis, dan sosialnya lebih lemah untuk mengatasi berbagai resiko yang dapat terjadi, sehingga perlindungan anak menjadi hal yang penting diperjuangkan negara dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban anak dalam hidup dan bertumbuh, termasuk di dalamnya hak untuk terhindari dari bahaya tindak kekerasan seksual. Mengenai hukuman atas tindak kekerasan seksual anak tertuang secara terpisah di dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016, yang di dalamnya diatur mengenai salah satu sanksi tindakan berupa pengenaan kebiri kimia, yang tata cara pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 70 Tahun 2020. Namun sejak ditetapkannya sampai sekarang, pelaksanaan kebiri kimia masih belum mencapai titik terang karena kekosongan eksekutor dan masih kurang dirasa efektif untuk dilaksanakan di Indonesia. Sehingga permasalahan yang muncul adalah bagaimana regulasi di Indonesia mengatur mengenai kebiri kimia, dan bagaimana pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia berjalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan normatif yang disertai analisa kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara regulasi, tindakan kebiri kimia sudah diatur dengan ditetapkan secara rinci, namun masih adanya celah hukum dalam hal ketidaklayakan menerima tindakan, yang dapat membuat pelaku tindak kejahatan seksual lolos dari tindakan kebiri kimia, yang dapat melemahkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, pemberian tindakan kebiri kimia merupakan tindakan yang menyalahi Kode Etik Kedokteran dan Sumpah Dokter, yang menyatakan bahwa seluruh tindakan dokter adalah untuk perikemanusiaan. Tindakan kebiri kimia menurut dokter memiliki efek samping yang dapat merugikan seseorang, yang bertentangan dengan prinsip kedokteran untuk menghindari kerugian terhadap pasien. Sehingga pada akhirnya, perlu adanya kajian kembali dari pemerintah dalam mengeluarkan regulasi yang berkaitan dengan kebiri kimia, koordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia, dan fokus kepada pencegahan dan penanganan yang lebih baik kepada anak korban. / A child is someone whose physical, psychological, and social abilities are weaker to cope with various risks that can occur, and because of this condition, child protection is an important thing for the state to strive for in the context of community welfare. Child protection is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, which regulates children's rights and obligations in life and growth, including the right to avoid the dangers of sexual violence. Regarding punishment for acts of sexual violence against children, it is stated separately in Law number 17 of 2016, which regulates one of the sanctions for action in the form of chemical castration, the procedure for its implementation is regulated through Government Regulation number 70 of 2020. However, since its stipulation until now, the implementation of chemical castration has not yet reached a bright spot due to the vacancy of the executor and it is still not considered effective to be implemented in Indonesia. So the problem that arises is how regulations in Indonesia regulate chemical castration, and how the implementation of chemical castration in Indonesia runs. This study uses a normative research method with a normative approach accompanied by qualitative analysis. The results of this study indicate that in regulation, chemical castration has been regulated in detail, but there are still legal loopholes in terms of ineligibility to accept action, which can make perpetrators of sexual crimes escape from chemical castration, which can weaken the judge's decision with the power of permanent law. In addition, chemical castration is an act that violates the Medical Ethics Code and the Doctor's Oath, which states that all doctor's actions are for humanity. According to doctors, chemical castration has side effects that can harm a person, which is against medical principles to avoid harm to patients. So in the end, there needs to be a review from the government in issuing regulations related to chemical castration, coordination with the Indonesian Doctors Association, and focus on prevention and better treatment of child victims.

Actions (login required)

View Item