Juridical analysis of risk-based business permit for the micro enterprise in the go-digital policy era and its practice in Indonesia = Analisis Yuridis terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Usaha Mikro di Era Kebijakan Go-Digital dan Praktiknya di Indonesia

Vania, Alya Helsya (2021) Juridical analysis of risk-based business permit for the micro enterprise in the go-digital policy era and its practice in Indonesia = Analisis Yuridis terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Usaha Mikro di Era Kebijakan Go-Digital dan Praktiknya di Indonesia. Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (195kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (671kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (937kB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (576kB)
	Text (Chapter4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (431kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (480kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (6MB)

Abstract

Perizinan berusaha merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh pelaku usaha UMKM, terutama pelaku usaha mikro perseorangan. Perizinan berusaha di Indonesia bertujuan untuk memenuhi fungsi: identitas dan legalitas sebagai pelaku usaha. UMKM memiliki peran yang sangat signifikan dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia karena telah memberikan kontribusi yang besar dan krusial bagi perekonomian negara kita. Seiring perkembangan zaman, membuat perizinan berusaha untuk para pelaku usaha tidak perlu ke luar rumah, melainkan proses pembuatannya dapat dilakukan secara mudah dengan adanya OSS (Online Single Submission). Tujuan dari sistem OSS ini adalah sebagai solusi untuk mempermudah perizinan usaha dan memangkas proses penerbitan izin usaha yang selama ini berbelit-belit. Kemudian, dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020 dan menjadi UU No. 11 Tahun 2020. Sesudah dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja, ada peraturan pemerintah yang disahkan guna melaksanakan isi Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Saat semuanya melalui digital seperti sekarang ini era go-digital, semua orang dapat mengakses website OSS yang terbaru yaitu OSS RBA (Risk Based Approach). Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif empiris dimana data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung oleh data primer seperti mewawancarai para ahli dan pelaku usaha mikro perseorangan secara langsung. Penelitian ini dapat menyimpulkan beberapa temuan sebagai berikut: pertama, ada perubahan pada sistem perizinan berusaha, pemerintah mengubah pendekatan perizinan dari berbasis izin (license-based) ke berbasis risiko (risk-based); kedua, masih banyak pelaku usaha UMKM terutama para pelaku usaha mikro perseorangan yang belum memiliki perizinan berusaha; ketiga, saat ini, pemerintah masih terus menerus berupaya dalam mempermudah dan melindungi UMKM di Indonesia melalui berbagai kebijakan, salah satunya adalah kebijakan go-digital; keempat, belum banyak UMKM yang beranjak dari penjualan secara konvensional ke cara digital. / Business permit is essential for all MSME business actors, especially individual micro-enterprises. Business permit in Indonesia aims to fulfill the functions: identity and legality as a business actor. MSMEs have a significant role in Indonesia's economic growth because they have made an enormous and crucial contribution to our country’s economy. Along with the times, making business permits for business actors does not need to leave the house, but the manufacturing process can be done easily with the OSS (Online Single Submission). The purpose of this OSS system is as a solution to facilitate business permits and cut down the process of issuing business permits, which has been so convoluted. Then, with the ratification of the Job Creation Act by President Joko Widodo on November 2, 2020, and became Law Number 11 of 2020. After the creation of the Job Creation Law, government regulation was passed to implement the contents of the Job Creation Act, namely Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Permit; Government Regulation Number 6 of 2021 concerning the Implementation of Business Permit in the Regions; Government Regulation Number 7 of 2021 concerning Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises. When everything goes digital, like now in the go-digital era, everyone can access the latest OSS website, namely OSS RBA (Risk-Based Approach). The research method used is a type of empirical normative legal research where the data used is secondary data supported by primary data such as interviewing experts and individual micro-enterprises directly. This study can conclude several findings as follows: first, there is a change in the business permit system, the government changes the permit approach from license-based to risk-based; second, there are still many MSME business actors, especially individual micro-enterprises who do not yet have business permits; third, currently, the government is still continuously trying to facilitate and protect MSMEs in Indonesia through various policies, one of which is the go-digital policy; Fourth, not many MSMEs have moved from conventional sales to digital methods.

Actions (login required)

View Item