Irsyadi, Eliza Nahda
(2021)
Akuisisi saham perseroan terbatas dalam pembentukan holding rumah sakit BUMN (studi terhadap PT Pertamina Bina Medika IHC).
Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.
Abstract
Indonesia as a state of law as well as a welfare state is currently paying special attention to the management of the economic and health sectors. This is in line with the mandate of Article 33 and Article 28 H Paragraph 1 of the 1945 Constitution. In addition, the National Medium-Term Development Plan in 2020 to 2024, has launched an agenda to improve the quality of the Health Sector. In the 7 Development Agenda of the 2020-2024 RPJMN, the development program to be achieved is "Improving Quality and Competitive Human Resources". To support these efforts, the Ministry of SOEs has issued a decision regarding the acceleration of the implementation of the SOE Hospital holding by appointing PT Pertamina Bina Medika IHC a company engaged in the hospital sector as the SOE Hospital Holding. owned by SOE with majority share ownership. Related to this, the author is interested in exploring and analyzing how the norms for regulating the process of acquiring shares of a limited liability company are carried out by a SOE subsidiary in terms of the laws and regulations in Indonesia and what are the legal consequences of the acquisition of shares of a limited liability company on the company's performance. Mandate of Law No. 5 of 1999 expressly does not allow majority share ownership in several similar companies that carry out business activities in the same field in the same relevant market. In addition, Regulation of the Minister of Health No. 3 of 2020 regulates and determines that if there is a change in capital/share ownership in a hospital, the hospital is obliged to apply for a change in operating license. The approach used in this research is normative juridical with empirical juridical approach. The results of the study show that the acquisition of a limited liability company in the establishment of a SOE hospital holding by taking into account the elements contained in Article 27 and Article 51 of Law no. 5 of 1999 in the author's opinion is not an activity that is prohibited by Law no. 5 of 1999, however, the legal consequence of this acquisition is that the hospital must apply for a change in operating license. The company's post-acquisition performance, both operational and financial, experienced a significant increase and was able to increase its role in National Health Security. Thus, the acquisition of limited liability company shares in the establishment of a state-owned hospital holding, the author considers quite successful. / Indonesia sebagai negara hukum sekaligus negara kesejahteraan, saat ini sedang memberikan perhatian khusus pada pengelolaan sektor ekonomi dan kesehatan. Hal ini sejalan dengan amanah Pasal 33 dan Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945. Disamping itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada Tahun 2020 s.d 2024, telah mencanangkan agenda untuk meningkatkan kualitas Sektor Kesehatan. Dalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020 – 2024, program pembangunan yang ingin dicapai adalah “Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian BUMN telah memberikan keputusan terkait percepatan dilaksanakannya holding Rumah Sakit BUMN dengan menunjuk PT Pertamina Bina Medika IHC perusahaan yang bergerak dibidang perumahsakitan sebagai Holding Rumah Sakit BUMN, salah satu skema pembentukan holding dilakukan dengan cara akusisi saham perseroan terbatas pada rumah sakit yang dimiliki BUMN dengan kepemilikan saham mayoritas. Terkait hal ini penulis tertarik untuk menggali dan menganalisis bagaimana norma pengaturan proses akuisisi saham perseroan terbatas yang dilakukan Anak Perusahaan BUMN ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana akibat hukum dari akuisisi saham perseroan terbatas tersebut terhadap kinerja perusahaan. Amanat Undang-undang No. 5 Tahun 1999 secara tegas tidak memperbolehkan adanya kepemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama. Selain itu Peraturan Menteri Kesehatan No.3 Tahun 2020 mengatur dan menentukan bahwa apabila terjadi perubahan kepemilikan modal/saham pada rumah sakit maka rumah sakit tersebut berkewajiban mengajukan perubahan izin operasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan akusisi perseroan terbatas dalam pembentukan holding rumah sakit BUMN dengan memperhatikan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 27 dan Pasal 51 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menurut pendapat penulis bukan merupakan kegiatan yang dilarang Undang-undang No. 5 Tahun 1999, akan tetapi konsekuensi hukum dari akuisisi ini adalah rumah sakit harus mengajukan perubahan izin operasional. Kinerja perusahaan pasca akuisisi baik aperasional maupun keuangan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan mampu meningkatkan peran dalam Ketahanan Kesehatan Nasional. Dengan demikian akuisisi saham perseroan terbatas dalam pembentukan holding rumah sakit BUMN, penulis menilai cukup berhasil.
Actions (login required)
![View Item View Item](/style/images/action_view.png) |
View Item |