Kajian pengaturan Kontrak Karya menurut UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral & batubara dan UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dalam kesejahteraan sosial.

Martodibroto, Mohamad Oetomo (2021) Kajian pengaturan Kontrak Karya menurut UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral & batubara dan UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dalam kesejahteraan sosial. Doctoral thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (94kB)
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (347kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (626kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (5MB)
	Text (Chapter3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (17MB)
	Text (Chapter5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (608kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
	Text (Appendices) Kata Pengantar_merged.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini ingin menemukan suatu pengaturan hukum investasi yang kondusif bagi penanaman modal asing yang bermitra dengan usaha menengah dan kecil dalam Usaha Pertambangan Mineral Logam dengan masalah utamanya demokrasi ekonomi. Sarana hukum sejak kemerdekaan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Modal Asing dan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan sebagai Sumber Hukum Pengaturan Kontrak Karya, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 4 Tahun 2009 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memenuhi kebutuhan masyarakat dan situasi yang berkembang, karena itu hanya perlu dibuat Peraturan Pemerintah sebagai pedoman Pengaturan Hukum Investasi yaitu suatu hubungan hukum antara penanam modal asing dan penerima modal tentang kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, terbuka bagi investasi asing dalam usaha pertambangan, kondusif bagi investasi yang bermitra dengan UMKM yang semakin meningkat kemampuannya guna kesejahteraan sosial yang semakin meningkat. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Pengaturan Hukum Investasi adalah tidak tertulis yang sering terjadi di masyarakat, sedang yang tertulis berupa undang-undang, traktat dan keputusan hakim yang bersifat dinamis dan situasional dikatakan demikian, karena nilai suatu jenis mineral logam tergantung pada kebutuhan kemajuan kebudayaan manusia. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, historis, perbandingan dan konsep. Landasan teori Keadilan John Rawls dan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman serta beberapa teori pendukung dan konsep. Penalaran yang digunakan deduktif, induktif dan silogisme. Dengan perubahan ke-4 konstitusi yang disahkan tanggal 2 Agustus 2002 tentang demokrasi ekonomi, Pengaturan Kontrak Karya tidak valid lagi terkait sifatnya yang spesialis sejak tahun 1967 sehingga harus menyesuaikan dengan hukum positif yang berlaku. Dalam perjalanannya sejak tahun 1967 mampu mengangkat Indonesia dari negara miskin menjadi negara ekonomi menengah sampai krisis moneter tahun 1979 melalui kenaikan pertumbuhan ekonomi 7% per tahun, namun tidak seirama dengan kenaikan kesejahteraan sosial yang semakin meningkat. Pada era reformasi pengetahuan ini ditindaklanjuti dengan upaya menaikkan kemampuan daya saing UMKM melalui kemitraan dengan penanaman modal besar/asing dalam iklim kondusif bagi penanaman modal guna meningkatkan kesejahteraan sosial yang semakin meningkat. Dengan demikian kesimpulan penting dalam desertasi ini, Pengaturan Kontrak Karya sejatinya berhasil menarik investasi namun tidak didasarkan atas demokrasi ekonomi. Pengaturan Hukum Investasi adalah hasil kesepakatan antara penanam modal dan penerima modal merupakan perpaduan 2 (dua) kepentingan investor dan kepentingan Nasional yang dituangkan dalam IUP/IUPK atau Kontrak antara swasta dan BUMN Pertambangan yang modalnya dimiliki 100 % Pemerintah yaitu PT Inalum, suatu alternatif selain IUP/IUPK yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) untuk yang terintergrasi dengan pengolahan dan pemurnian. / This study aims to find an investment legal arrangement that is conducive to foreign investment in partnership with medium and small businesses in the Metal Mineral Mining Business with the main problem being economic democracy. Legal means since independence Law No. 1 of 1967 concerning Foreign Capital and Law No. 11 of 1967 concerning Basic Mining Provisions as a Legal Source for Contract of Work Regulations, Law No. 25 of 2007 concerning Investment, Law No. 4 of 2009 which was amended by Law No. 3 of 2020 concerning Minerba and Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation has met the needs of the community and the developing situation, therefore it is only necessary to make a Government Regulation as a guideline for Investment Law Regulations, namely a legal relationship between foreign investors and recipients of capital regarding the possibilities for investment, open to foreign investment In the mining business, it is conducive to investment in partnership with UMKM whose capabilities are increasing for increasing social welfare. In this study, what is meant by Investment Law Arrangements is unwritten which often occurs in society, while what is written in the form of laws, treaties and judge decisions that are dynamic and situational is said to be so, because the value of a type of metallic mineral depends on the needs of human cultural progress. The approach used is legislation, historical, comparison and concept. The theoretical basis for Justice John Rawls and Lawrence M. Friedman's Legal System as well as several supporting theories and concepts. The reasoning used is deductive, inductive and syllogistic. With the 4th amendment to the constitution which was ratified on August 2, 2002 regarding economic democracy, the Contract of Work arrangement is no longer valid due to its specialist nature since 1967 so it must comply with the applicable positive law. In its journey since 1967, it was able to lift Indonesia from a poor country to a middle economic country until the monetary crisis in 1979 through an increase in economic growth of 7% per year, but not in sync with the increasing increase in social welfare. In this era of knowledge reform, it was followed up with efforts to increase the competitiveness of UMKM through partnerships with large/foreign investment in a climate conducive to investment in order to increase social welfare. Thus, the important conclusion in this dissertation is that the Contract of Work arrangement has actually succeeded in attracting investment but is not based on economic democracy. Investment Law Arrangements are the result of an agreement between the investor and the recipient of capital which is a combination of 2 (two) investor interests and national interests as outlined in an IUP/IUPK or a contract between the private sector and mining BUMN whose capital is 100% owned by the Government, namely PT Inalum, an alternative to IUP / IUPK valid for 20 (twenty) years and 30 (thirty) for integrated processing and refining.

Actions (login required)

View Item