Prinsip keterbukaan dan perlindungan hukum pendana (lender) peer to peer lending ditinjau dari kontrak penyaluran pinjaman elektronik pada aplikasi peer to peer lending Asetku

Wijaya, Gabriela Lymanto (2021) Prinsip keterbukaan dan perlindungan hukum pendana (lender) peer to peer lending ditinjau dari kontrak penyaluran pinjaman elektronik pada aplikasi peer to peer lending Asetku. Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title)
Title.pdf
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (260kB)
[img]
Preview
Text (Abstract)
Abstract.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (472kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ToC)
ToC.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (453kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Chapter1)
Chapter1.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (1MB) | Preview
[img] Text (Chapter2)
Chapter2.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (3MB)
[img] Text (Chapter3)
Chapter3.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (944kB)
[img] Text (Chapter4)
Chapter4.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (2MB)
[img] Text (Chapter5)
Chapter5.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (549kB)
[img]
Preview
Text (Bibliography)
Bibliography.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (866kB) | Preview
[img] Text (Appendices)
Appendices.pdf
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (5MB)

Abstract

Kegiatan perbankan merupakan kegiatan yang sangat vital yang harus dilangsungkan oleh negara demi dapat menghantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lalu, kegiatan perbankan semakin berkembang karena adanya digitalisasi dan lahir lembaga-lembaga non perbankan. Salah satunya adalah berkembangnya digitalisasi dalam bidang keuangan dengan lahirnya financial technology termasuk didalamnya peer to peer (p2p) lending atau disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Terdapat beberapa pihak dalam p2p lending yaitu pendana (lender), perusahaan penyelenggara, dan peminjam (borrower). Para pihak khususnya pendana dan perusahaan dihubungkan oleh kontrak yang disebut dengan Kontrak Penyaluran Pinjaman Elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip keterbukaan dan perlindungan hukum pendana (lender) yang ditinjau dari Kontrak Penyaluran Pinjaman Elektronik pada aplikasi Asetku. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penulis akan memahami Kontrak Penyaluran Pinjaman Elektronik pada aplikasi Asetku dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menggunakan data sekunder untuk lebih memperluas pembahasan dalam penelitian ini. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif. Hasil penelitian yang didapatkan penulis adalah bahwa pendana (lender) telah mendapatkan perlindungan hukum yang cukup baik. Pendana (lender) mendapat perlindungan hukum dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas aktivitas peer to peer (p2p) lending. Selain itu, juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta perubahannya, mengenai data pribadi. Pendana (lender) juga mendapat perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana pengguna aplikasi peer to peer (p2p) Asetku dikategorikan sebagai konsumen. Prinsip keterbukaan juga cukup diterapkan dalam pembuatan Kontrak Penyaluran Pinjaman Elektronik yang menciptakan hubungan hukum antara pendana (lender) dengan perusahaan penyelenggara p2p lending yang dalam penelitian ini adalah Asetku. Namun prinsip keterbukaan tersebut tidak sepenuhnya diterapkan sebab pendana (lender) dalam proses pembuatan kontrak tersebut tidak dapat secara terbuka dapat menegosiasikan dan merubah bentuk dari kontrak tersebut, sebab kontrak tersebut berbentuk baku yang bersifat take it or leave it contract. / Banking activities are important activities that should be held by a country. The purpose of the banking activities is to deliver Indonesian to become independent, united, sovereign, just and prosperous as said in the second paragraph of the preamble in the 1946 Indonesian Constitution. As the time goes by, banking activities have developed in every aspects because of the digitalization. Non-banking institutions are born to help banking institutions with the mission to bring prosperity to the people of Indonesia. The creation of financial technology which includes peer to peer lending is the real evidence of the development in financial services. There are severals parties in peer to peer lending, such as lender, hosting company, and borrower. Those parties especially lender and hosting company are binded by a contract called the Electronic Loan Distribution Contract. The purpose of this research is to figure out the application of the disclosure principle as a law protection to lender in terms of the electronic loan distribution contract. The research method used in this research is normative legal research. The author will understand and analyze the Electronic Loan Distribution Contract in Asetku, the positive law in Indonesia and also use a secondary data to expand the discussion further in this research. The analysis in this research is qualitative. The results of the research says that lender has gained a good law protection. Lender has gained a law protection in a form of supervision from Otoritas Jasa Keuangan (Indonesian Financial Service Authority). Furthermore, lender is also protected with the Indonesian Information and Electronic Transaction Act Number 11 Year 2008 and its changes in case of lender’s private data security. Other than that, lender is also protected with the Indonesian Consumer Protection Act Number 8 Year 1999, in which the user of peer to peer lending platform in Asetku (in this case: lender) is categorized as a consumer. Bringing the result of the research further, the researcher found that the Electronic Loan Distribution Contract which bind the lender and the hosting company (in this case: Asetku) in peer to peer lending has applied the usage of disclosure principle. Nevertheless, the application of the disclosure principle is not fully applied since negotiation and changes are not allowed in the making process of the electronic loan distribution contract, because the contract are in form of standard contract in which the lender can only take it or leave it.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Wijaya, Gabriela LymantoNIM03051180059gabrielalymanto15@gmail.com
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
Thesis advisorSimbolon, AlumNIDN0104046601alum.simbolon@uph.edu
Uncontrolled Keywords: peer to peer (p2p) lending; prinsip keterbukaan; perlindungan hukum pendana
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Medan > Faculty of Law > 74201 - Department of Law
Current > Faculty/School - UPH Medan > Faculty of Law > 74201 - Department of Law
Depositing User: Users 23292 not found.
Date Deposited: 03 Mar 2022 15:34
Last Modified: 24 Mar 2022 06:29
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/47019

Actions (login required)

View Item View Item