tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Kota Medan

Kato, Khansha Narita (2021) tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Kota Medan. Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (46kB)
Preview	Text (abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (380kB) | Preview
Preview	Text (toc) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (367kB) | Preview
Preview	Text (chapter1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (942kB) | Preview
	Text (chapter2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (chapter3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (968kB)
	Text (chapter4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (chapter5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (185kB)
Preview	Text (bibliography) bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (497kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)

Abstract

purpose of this study was to determine the form of systems and procedures for the procurement of goods and services in government based on e-catalog. The activity of procuring goods and services has the potential for criminal acts of corruption in the government according to Law no. 20 of 2001 concerning acts against the law with the intention of enriching oneself or a group in harming the state can be punished with imprisonment for violating human rights in the opinion of their rights. The research method used in this study is a normative empirical legal research method and is qualitative in nature with a statutory approach and journals. The data sources used are primary, secondary and tertiary legal materials. This study aims to analyze how criminal acts of corruption, especially the procurement of goods and services, can be stopped due to serious violations and taking the customary rights of the community in obtaining rights from the state. The result of this research is a system of procurement of goods and services in a new system, namely e-catalog. the establishment of regulations for the procurement of goods and services electronically is Article 73 Number 16 of 2016 concerning the procurement of government goods and services whose operational technical provisions are regulated by the LKPP Institution Regulation Number 14 of 2018. Criminals can take human rights and harm the state, procurement activities goods and services through this system can reduce corrupt practices in the government so as to increase the ability of the state to provide things that are beneficial to the community and be able to re-create public trust in the government in managing the Indonesian state. / Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa dalam pemerintahan yang berbasis e-katalog. Aktifitas pengadaan barang dan jasa mempunyai potensi tindak pidana korupsi dalam pemerintahan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri ataupun suatu kelompok dalam merugikan negara dapat di hukum penjara dikarenakan sudah melanggar Hak Asasi Manusia dalam pendapatkan haknya. Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative empiris dan bersifat kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan jurnal-junal. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tindak pidana korupsi khususnya pengadaan barang dan jasa dapat di hentikan dikarenakan sudah tindakan pelanggaran berat dan mengambil hak ulayat masyarakat dalam mendapatkan hak dari negara. Hasil penelitian ini adalah suatu sistem pengadaan barang dan jasa dalam sistem baru yaitu e-katalog. pembentukan peraturan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara eletronik adalah Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang ketentuan teknis oprasional diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018. Pelaku Tindak Pidana dapat merenggut Hak Asasi Manusia serta merugikan negara maka Aktifitas pengadaan barang dan jasa dengan melalui sistem ini dapat menurunkan praktik korupsi dalam pemeritahan sehingga menaikan kemampuan negara dalam memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat serta mampu menciptakan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam mengelolah negara Indonesia.

Actions (login required)

View Item