Tanggung jawab notaris/pejabat pembuat akta tanah terhadap akta jual beli yang dibuat terkait dengan tindak pidana korupsi

Sara, Carlos Ronaldo Christofer (2022) Tanggung jawab notaris/pejabat pembuat akta tanah terhadap akta jual beli yang dibuat terkait dengan tindak pidana korupsi. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Title) CT_01656200018_CARLOS RONALDO CHRISTOFER SARA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (65kB) | Preview
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (301kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (779kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1) Chapter1.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter2.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (Chapter3) Chapter3.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (683kB)
	Text (Chapter4) Chapter4.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter5) Chapter5.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (315kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (549kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

Saat ini semakin meluasnya aktifitas masyarakat dalam berbagai bidang dan semakin bertambahnya penduduk dan kebutuhan manusia akan tanah, maka tanah menjadi sangat penting akan penguasaannya, penggunaan dan pemilikannya. Manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasai serta menggunakan tanah, karena sangat penting bagi kehidupan. Upaya untuk mendapatkan tanah tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah jual beli tanah. Jual beli adalah suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik oleh penjual kepada pembeli. Untuk memberikan suatu kepstian hukum atas peristawa jual beli tersebut harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Notaris/PPAT merupakan pejabat umum yang berwenang dalam pelaksanaan perjanjian terkait jual beli tersebut dengan membuat akta otentik berupa akta jual beli. Namun dalam pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawab Notaris/PPAT seringa menghadapi berbagai macam permasalahan hukum yang timbul atas akta yang dibuatnya. Termasuk didalamnya permasalahan terkait tindak pidana korupsi yang terkait dengan akta jual beli yang dibuatnya. Untuk melihat masalah tersbut, diperlukan penelitian mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta jual beli yang dibuat terkait tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan kosnseptual, yaitu dengan cara melakukan penelaahan atas peraturan perundang-undangan, penerapan norma-norma atau kaidah hukum ilmu-ilmu dan teori-teori hukum yang dilakukan dalam paktik hukum. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab jawab Notaris/PPAT terhadap Akta Jual Beli yang dibuat terkait dengan tindak pidana korupsi sebatas pada pertanggungjawaban secara formilnya saja yaitu pada akta yang dibuatnya. Sehingga Notaris/PPAT tidak dapat bertanggungjawab secara perdata, pidana maupun administratif karena atas akta yang dibuatnya tersebut tidak mengandung unsur perbuatan melawan hukum baik secara perdata, pidana maupun secara administratif. Serta, akibat hukum terhadap akta Notaris/PPAT terkait tindak pidana korupsi yaitu batal demi hukum apabila syarat objektif yang telah ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata yakni, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal tidak dipenuhi./Currently, community activities are increasingly widespread in various fields and the increasing population and human need for land, land becomes very important for its control, use and ownership. Humans always try to own and control and use land, because it is very important for life. Efforts to get the land can be done in various ways, one of which is buying and selling land. Buying and selling is a legal act in the form of transfer of property rights by the seller to the buyer. To provide legal certainty over the event, the sale and purchase must be made before an authorized official. Notary/PPAT is a public official authorized to implement the agreement related to the sale and purchase by making an authentic deed in the form of a deed of sale and purchase. However, in carrying out the duties, authorities and responsibilities of Notaries/PPATs, they often face various kinds of legal problems that arise from the deeds they make. This includes problems related to corruption related to the deed of sale and purchase he made. To see this problem, research is needed on the responsibility of a notary to the deed of sale and purchase made related to corruption. In this study, data collection was carried out using a statutory approach, a case approach and a conceptual approach, namely by reviewing statutory regulations, applying legal norms or rules of science and legal theories carried out in practice. law. From the results of this study, it can be concluded that the form of responsibility of the Notary/PPAT against the Deed of Sale and Purchase made related to the criminal act of corruption is limited to formal accountability, namely the deed he made. So that the Notary/PPAT cannot be held responsible civilly, criminally or administratively because the deed he made does not contain elements of unlawful acts both civilly, criminally or administratively. And, the legal consequences of a Notary/PPAT deed related to a criminal act of corruption are null and void if the objective conditions set out in Article 1320 of the Civil Code, namely, a certain matter and a lawful cause are not fulfilled.

Actions (login required)

View Item