Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terhadap karyawan yang melakukan perbuatan pemalsuan surat dalam pembuatan akta jual beli

Wijaya, Irfan (2022) Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terhadap karyawan yang melakukan perbuatan pemalsuan surat dalam pembuatan akta jual beli. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Title) CT_01656200009_IRFAN WIJAYA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (65kB) | Preview
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (223kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (199kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1) Chapter1pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (Chapter3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (Chapter5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (728kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (732kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memerlukan karyawan untuk membantu menjalankan jabatannya, namun PPAT juga harus memperhatikan setiap tindakan yang dilakukan oleh karyawannya dalam menjalankan pekerjaannya, selain itu juga ketelitian PPAT perlu diperhatikan terutama terhadap administrasi kantornya. Rumusan masalah dalam tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban PPAT terhadap perbuatan pemalsuan surat yang di lakukan oleh karyawannya; dan pertimbangan hakim dalam putusan pada perkara No. 16/Pid.B/2018/PN.MTR. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian dalam hal pertanggungjawaban PPAT terhadap perbuatan pemalsuan surat yang dilakukan oleh karyawannya; tanggung jawab secara administrasi dapat dikenakan sanksi terguran tertulis; tanggung jawab secara perdata dapat dibebankan perbuatan melawan hukum atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian; tanggung jawab secara pidana tidak dapat dibebankan; mengenai pertimbangan hakim pada putusan ini, penulis setuju bahwa Pasal yang dikenakan kepada terdakwa yaitu karyawan PPAT adalah Pasal 263 ayat (1) KUHP karena akta yang telah dipalsukan tidak memenuhi unsur sebagai akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPdt. Menurut penulis atas kerjadian ini, PPAT harus selalu memperhatikan peraturan yang berlaku dalam menjalankan jabatannya agar terhindar dari kesalahan dan sanksi yang berlaku, kemudian adanya pengawasan dan pembinaan terhadap PPAT masih harus dilaksanakan dengan baik guna membangun kualitas PPAT yang lebih baik./ Land Deed Making Officials (PPAT) require employees to assist them in carrying out their duties, but PPATs must also pay attention to every action taken by their employees in carrying out their duties; additionally, PPAT accuracy must be considered, particularly in the administration of their office. This thesis formulation of the discusses PPAT's responsibility for the forgery of letters performed by its employees, and the judge's consideration in the decision on case No. 16/Pid.B/2018/PN.MTR. The author employs a normative juridical research method in this study. The research findings in terms of PPAT's responsibility for employee letter forgery; administrative responsibility, subjected to a sanction of suspended of written warning by head of land office; civil law responsibility, subjected to a sanction caused of unlawful act; criminal responsibility, can’t be charged for responsibility; Regarding the judge's consideration The author agrees that the article imposed on the defendant is a PPAT employee is Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code because the deed that has been falsified does not meet elements as authentic deeds as regulated in Article 1868 of Criminal Code. PPAT must always pay attention to the regulations applicable to their positions to avoid mistakes and sanctions. PPAT supervision and guidance must still be carried out properly in order to build a better quality of PPAT.

Actions (login required)

View Item