Keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat di luar negeri ditinjau dari hukum positif di Indonesia

Rieliyanti, Cantik (2019) Keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat di luar negeri ditinjau dari hukum positif di Indonesia. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (6MB)
	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (215kB)
	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (274kB)
	Text (Chapter 1) Chapter 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (361kB)
	Text (Chapter 2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (458kB)
	Text (Chapter 3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (270kB)
	Text (Chapter 4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (323kB)
	Text (Chapter 5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (190kB)
	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (314kB)

Abstract

Seorang pria dan seorang wanita yang hendak melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta Notariil dan selanjutnya disahkan oleh pegawai pencatatan sipil. Perjanjian perkawinan dibuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap harta bawaan suami atau istri. Permasalahan yang dikemukakan pada penelitian ini adalah bagaimana keabsahan perjanjian kawin yang dibuat di luar negeri oleh perkawinan campuran dan bagaimana eksistensi perjanjian perkawinan terhadap kepemilikan benda tidak bergerak bersarkan Hukum Positif di Indonesia. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat di luar negeri oleh perkawinan campuran antara seorang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Belanda adalah sah apabila terpenuhi syarat materil dan formilnya. Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dicatatkan di daftar harta perkawinan di pengadilan yang wilayah jurisdiksinya telah menjadi tempat dilangsungkannya perkawinan. Eksistensi perjanjian perkawinan terhadap kepemilikan benda tidak bergerak berdasarkan Hukum Positif di Indonesia tersebut dapat digunakan untuk kepemilikan benda tidak bergerak oleh Warga Negara Indonesia di Indonesia dengan status Hak Milik, sedangkan bagi mereka yang melangsungkan pernikahan campuran tanpa perjanjian perkawinan tidak dapat memiliki benda tidak bergerak dengan status Hak Milik / A man and a woman who want to get married can make a prenuptial agreement. Prenuptial agreements must be made in the form of a Notary deed and subsequently authorized by civil registry employee. Prenuptial agreements are made to provide legal protection against the inheritance of a husband or wife. The problem raised in this research is how the validity of agreements made abroad by mixed marriages and how the existence of prenuptial agreements on real property ownership based on Positive Law in Indonesia. The research used in this research is normative juridical research. The type of data used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. From the research it can be concluded that the validity of prenuptial agreements made abroad by mixed marriages between an Indonesian citizen and a Dutch citizen, it is valid if material and formal requirements are compeleted. The marriage agreement must be made with a Notary deed and listed on the list of marriages in the court whose jurisdiction has become the place of marriage. The existence of prenuptial agreement can be used for immovable object based on Positive Law in Indonesia can be used for real property ownership by Indonesian citizens in Indonesia with right of ownership, while those who get marriage without prenuptial agreement cannot have immovable object with Right of ownership

Actions (login required)

View Item