Kreditor yang dikecualikan dari homologasi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam mendapatkan pembayaran utang (Studi Putusan Nomor 150 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 juncto Putusan Nomor 15/ PKPU/ 2014/ PN.Niaga.Medan)

Huang, Jasmine (2022) Kreditor yang dikecualikan dari homologasi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam mendapatkan pembayaran utang (Studi Putusan Nomor 150 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 juncto Putusan Nomor 15/ PKPU/ 2014/ PN.Niaga.Medan). Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Title) Title.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (335kB) | Preview
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (401kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (870kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (Chapter3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (493kB)
	Text (Chapter4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (Chapter5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (460kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (390kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (52MB)

Abstract

This study has two objectives, namely to find out about some of the creditors in the PKPU process that can be excluded from homologation and to find out about the analysis of the judge's consideration of the decision number 150 PK/Pdt.Sus-bankruptcy/2018 in conjunction with the decision number 15/PKPU/2014/PN.Niaga. Medan. The method used in this research is normative research. Normative legal research or library law research is a method or method used in legal research that is carried out by examining existing library materials. The data used is secondary data, which is data obtained by a researcher indirectly from the source (object of research), but through other sources such as text books, journals, magazines, newspapers, documents, regulations, legislation and so on. . The results of this study based on the problem is that the first concerns creditors who are excluded from homologation, debtors exclude creditors because of arbitration cases in Singapore that have not been resolved, according to the arbitration law, it cannot be a reason for debtors to exclude creditors from homologation so that in this case The creditors who are excluded from homologation are suing the bankrupt debtor and the exempted creditors object to the reconciliation plan, one of which is because according to the creditors there is a conspiracy between the debtor and other creditors. In the first instance decision at the Medan Commercial Court, the homologation decision was valid and binding on all creditors and debtors to comply with the contents of the agreement and the petition for bankruptcy of the creditors was rejected. Up to the cassation level, the bankruptcy petition is granted and the debtor submits a review to the Supreme Court, at the first review it is decided with the result being rejected. At the final decision, namely the second judicial review decision, the judge decided to grant the request for review from the debtor. The second problem is from the review of judges' considerations. According to the panel of judges, there were conflicting decisions related to the bankruptcy lawsuit and the judge also considered the fraud or conspiracy that occurred in the peace plan/Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu untuk mengetahui tentang sebagian kreditor dalam proses PKPU dapat dikecualikan dari homologasi dan mengetahui tentang analisis pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 150 PK/Pdt.Sus-pailit/2018 juncto putusan nomor 15/ PKPU/ 2014/ PN.Niaga.Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu adalah data yang diperoleh oleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain misalnya dari buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Hasil dari penelitian ini berdasarkan permasalahannya adalah yang pertama menyangkut kreditur-kreditur yang dikecualikan dari homologasi, debitur mengecualikan kreditur karena adanya perkara arbitrase di Singapura yang belum diselesaikan, menurut undang-undang arbitrase tidak bisa menjadi alasan untuk debitur mengecualikan kreditur dari homologasi sehingga pada perkara ini para kreditur yang dikecualikan dari homologasi menggugat pailit debitur dan kreditur yang dikecualikan keberatan atas rencana perdamaian salah satunya adalah dikarenakan menurut kreditur-kreditur tersebut adanya terjadi persekongkolan antar debitur dan kreditur lainnya. Pada putusan tingkat pertama di Pengadilan Niaga Medan menyatakan putusan homologasi sah dan mengikat semua kreditur dan debitur untuk menaati isi perjanjian tersebut dan permohonan pailit kreditur-kreditur tersebut ditolak. Sampai pada tingkat kasasi, permohonan pailit di kabulkan dan debitur mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, pada peninjauan kembali pertama diputus dengan hasil ditolak. Pada putusan tingkat terakhir yaitu putusan peninjauan kembali kedua, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari debitur. Permasalahan yang kedua adalah dari kajian pertimbangan hakim. Menurut majelis hakim terdapat putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain terkait dengan gugatan kepailitan tersebut dan juga hakim mempertimbangkan tentang penipuan atau persekongkolan yang terjadi pada rencana perdamaian.

Actions (login required)

View Item