Konsepsi penyelesaian tunggakan pajak yang melebihi kemampuan membayar penanggung pajak dalam perspektif keadilan

Ariaputra, Denny (2022) Konsepsi penyelesaian tunggakan pajak yang melebihi kemampuan membayar penanggung pajak dalam perspektif keadilan. Doctoral thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Title) CD_01657180033_Denny Ariaputra.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (75kB) | Preview
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (100kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (224kB) | Preview
Preview	Text (Chapter 1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (464kB) | Preview
	Text (Chapter 2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (599kB)
	Text (Chapter 3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (367kB)
	Text (Chapter 4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter 5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (226kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (329kB) | Preview
	Text (Appendices) appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (999kB)

Abstract

Pajak pada dasarnya adalah produk legislasi yang ditetapkan melalui persetujuan wakil rakyat di parlemen. Untuk itu selayaknya pajak harus dianggap sebagai kehendak bersama dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Dalam praktiknya kepatuhan masyarakat dalam bidang perpajakan tidak selalu sesuai dengan peraturan. Apabila dalam suatu ketetapan pajak menyatakan bahwa terdapat pajak yang kurang dibayar, maka timbul kewajiban Wajib Pajak untuk melunasi ketetapan dalam jangka waktu tertentu. Tunggakan pajak timbul apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan Wajib Pajak tidak melakukan upaya hukum ataupun pelunasan. Salah satu faktor yang menyebabkan tunggakan pajak dan menjadi topik penelitian disertasi ini adalah ketidakmampuan penanggung pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya karena faktor kemampuan membayar. Untuk itu dibutuhkan penyelesaian hukum dengan memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini berusaha menjawab tiga permasalahan pokok yaitu tentang pengaturan penyelesaian tunggakan pajak, penerapan pengaturan penyelesaian tunggakan pajak yang tidak terselesaikan akibat melebihi kemampuan membayar penanggung pajak, dan konsepsi pengaturan penyelesaian tunggakan pajak yang melebihi kemampuan membayar penanggung pajak dalam perspektif keadilan. Adapun teori hukum yang digunakan adalah teori negara hukum, teori tujuan hukum, dan teori sistem hukum. Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa kondisi tunggakan pajak yang melebihi kemampuan membayar dapat terjadi dikarenakan pajak ditagih bukan pada saat penanggung pajak masih memiliki kemampuan membayar. Selain itu beberapa peraturan perpajakan memang memungkinkan terjadinya kondisi tersebut, atau karena kesalahan dan ketidakcermatan petugas pajak dalam melakukan penghitungan pada saat dilakukan pemeriksaan pajak. Untuk menyelesaikan tunggakan tersebut ternyata dalam proses penagihan aktif belum ada upaya awal untuk mengidentfikasi tunggakan berdasarkan kemampuan membayar untuk tujuan penyelesaian tunggakan pajak secara berkeadilan. Hasil penelitian juga menunjukkan perlunya perlakuan khusus untuk tunggakan pajak yang nyata-nyata tidak dapat ditagih karena ketidakmampuan membayar. Oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan aturan terutama terkait dengan penghapusan tunggakan pajak dengan memperhatikan konsep kemampuan membayar dan keadilan sebagai dasar kebijakan.

Actions (login required)

View Item