Tanggung jawab notaris terhadap akta pembentukan badan hukum perseroan terbatas melalui sistem administrasi badan hukum menurut undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris

Anugrah, Gilang (2017) Tanggung jawab notaris terhadap akta pembentukan badan hukum perseroan terbatas melalui sistem administrasi badan hukum menurut undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) title.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (37MB)
	Text (Abstract) abstract.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (300kB)
	Text (ToC) toc.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (478kB)
	Text (Chapter 1) chapter 1.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (626kB)
	Text (Chapter 2) chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (573kB)
	Text (Chapter 3) chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (572kB)
	Text (Chapter 4) chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (575kB)
	Text (Chapter 5) chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (331kB)
Preview	Text (Bibliography) bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (343kB) | Preview

Abstract

To establish a limited liability company (PT) takes the role of the Notary in the process of establishment. Along with the emergence of the desire to establish a Limited Liability Company (PT), lead to more demand for legalization of the establishment Limited Liability Company (PT) on Ministry of Law and Human Rights. The government introduced a registration form Limited Liability Company (PT) with SABH which is a computerized system in the process of ratification of a legal entity based on the decision of the Minister for Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: M-05.HT.01.01 2002. To find out, learn and analyze how far the responsibility of the notary to the establishment of a Legal Entity Limited liability Company (PT) Related Law notary and notary Code and to identify, study and analyze how the legal consequences if the notary late inputting the data Company Limited Through Legal Entity Administration System. The research method used in this paper is the specification of descriptive analytical research, which is explained describe the facts that exist and by analyzing the regulations applicable to the normative juridical approach. The research phase is done through the research literature (Library Research), to obtain secondary data, secondary data to support the research field (Field Research) to obtain primary data using interview techniques against officials of the institutions concerned. Drawing conclusions made by the method of normative analysis of qualitative without using mathematical formulas. Based on the analysis, it can be concluded Responsibility Notary towards the establishment of the Limited Liability Company Law relating to the Law Notary is only until the Deed of Establishment of a Limited Liability Company A (Article 1 paragraph 1 of Law No. 30 Year 2004 jo Law No. 2 of 2014 concerning Notary). Because there is no law that regulates clear about the extent of responsibility Notary to the formation of Limited Liability Law Firm Notary responsibility towards the establishment of the Limited Liability Company Law by Notary Code is in accordance with the agreement between the Notary and his client. In It Notary must help its clients according to the agreement and based on the ethic of service to clients. / Untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas (PT) memerlukan peranan Notaris dalam proses pendiriannya. Seiring dengan bermunculannya keinginan untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT), menyebabkan semakin banyaknya permintaan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas (PT) pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemerintah memperkenalkan bentuk pendaftaran Perseroan Terbatas (PT) dengan SABH yang merupakan suatu sistem komputerisasi dalam proses pengesahan suatu Badan Hukum didasarkan pada keputusan menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-05.HT.01.01 Tahun 2002. Untuk mengetahui, mempelajari dan menganalisis sampai sejauh mana tanggung jawab Notaris terhadap pembentukan Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) terkait Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dan untuk mengetahui, mempelajari dan menganalisis bagaimana akibat hukum apabila notaris terlambat meng-input data Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu bersifat memaparkan menggambarkan fakta-fakta yang ada dan dengan menganalisis peraturanperaturan yang berlaku dengan metode pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian dilakukan melalui penelitian Kepustakaan ( Library Research ), untuk memperoleh data sekunder, untuk menunjang data sekunder dilakukan penelitian lapangan ( Field Research ) untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara terhadap pejabat lembaga-lembaga terkait. Penarikan simpulan dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif tanpa menggunakan rumusrumus matematik. Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan tanggung jawab Notaris terhadap pembentukan Badan Hukum Perseroan Terbatas terkait dengan Undang-Undang Jabatan Notaris adalah hanya sampai Akta Pendirian Perseroan Terbatas saja ( Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris). Karena belum ada Undang-Undang yang mengatur jelas tentang sejauhmana tanggung jawab Notaris terhadap pembentukan Badan Hukum Perseroan Terbatas, menurut Kode Etik Notaris adalah sesuai dengan kesepakatan antara Notaris dengan kliennya. Dalam Hal ini Notaris harus membantu kliennya sesuai kesepakatan dan berdasarkan etika pelayanan terhadap klien.

Actions (login required)

View Item