Realisasi perkawinan beda agama menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (analisis penetapan pengadilan negeri nomor 71/pdt.p/2017/pn bla)

Surya, Michelle Astari (2019) Realisasi perkawinan beda agama menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (analisis penetapan pengadilan negeri nomor 71/pdt.p/2017/pn bla). Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) title.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Abstract) abstract.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (222kB)
	Text (ToC) toc.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (261kB)
	Text (Chapter 1) chapter 1.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (270kB)
	Text (Chapter 2) chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (361kB)
	Text (Chapter 3) chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (295kB)
	Text (Chapter 4) chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (336kB)
	Text (Chapter 5) chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (239kB)
Preview	Text (Bibliography) bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (451kB) | Preview
	Text (Appendices) appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (324kB)

Abstract

Notary Public is a public officials who have the authority to make a Testament. Notary Public as a public official have a responsibility to all of the deed that he/she made. There are some terms to fullfilled in the making of a testament. If even one of the terms is not completed, therefore a Public Notary is considered commiting an infringement, that will create consequences to the deed. The problem raised in this thesis are the validity of testament that are made by a husband in before Public Notary without the presence of his wife, and Public Notary responsibilities to a testament that are made without fullfilling all of the terms on a testament. The research methods used in this research is normative juridicial research, using the source from secondary data, with statute approach. The results of this research are when a husband made a testament before a Public Notary without the presence of his wife as her approval or consent, the testament will still be valid because testament is personal, a testament does not require the consent of anyone, even a spousal consent. Public Notary can give their responsibilities to an infringement that he/she made by compensate every parties that affected by the deed, and he/she accepted and willing to do the sanctions that has been set for her/him (public notary). / Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Wasiat. Notaris sebagai seorang pejabat umum memiliki tanggung jawab kepada seluruh akta yang telah dibuatnnya. Akta Wasiat dalam pelaksanaanya memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi.Apabila tidak terpenuhi Notaris dianggap telah melakukan pelanggaran dalam pembuatan Akta Wasiat yang tentunya akan memberikan akibat hukum bagi akta tersebut. Permasalahan yang dibahas di dalam Tesis ini yaitu mengenai kedudukan Akta Wasiat yang dibuat oleh suami dihadapan Notaris tanpa kehadiran istri serta tanggung jawab Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan bersumber pada data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan hasil penelitian adalah dalam pembuatan Akta Wasiat yang dilakukan seorang suami dihadapan Notaris tanpa adanya kehadiran istri sebagai tanda persetujuannya, maka kedudukan akta wasiat adalah sah. Tanggung jawab yang dapat diberikan oleh Notaris terhadap pelanggaran yang dilakukannya ialah dengan mengganti rugi kerugian yang dialami para pihak terhadap akta wasiat yang dibuatnya, dan juga menerima sanksi yang akan diberikan kepadanya sesuai denga Undang – Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Actions (login required)

View Item