Akibat hukum pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang cacat akibat kecelakaan kerja

Tumbel, Rani Sipora (2012) Akibat hukum pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang cacat akibat kecelakaan kerja. Bachelor thesis, Universtitas Pelita Harapan.

	Text (Title.pdf) SAMPUL.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (875kB)
Preview	Text (Abstract.pdf) ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (69kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1.pdf) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (132kB) | Preview
	Text (Chapter2.pdf) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (191kB)
	Text (Chapter3.pdf) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (135kB)
	Text (Chapter4,pdf) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (67kB)
Preview	Text (Bibliography.pdf) DAFTAR BACAAN.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (76kB) | Preview
	Text (Appendices.pdf) LAMPIRAN 01_merged.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (515kB)

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum yang harus menjamin dan melindungi HAM setiap warganya, salah satunya adalah pekerja. Perlindungan HAM bagi pekerja dapat kita lihat dalam suatu hubungan kerja. Dalam suatu hubungan kerja tidak terlepas dari adanya resiko pekerjaan, salah satu adalah terjadinya kecelakaan kerja. Akibat kecelakaan kerja bermacam-macam, salah satunya dan menjadi pusat perhatian dari penelitian ini adalah kecelakaan kerja yang mengakibatkan kecacatan bagi pekerja. Pada kenyataannya, sering kali pekerja yang menjadi cacat di-PHK oleh pengusaha dengan alasan bahwa pekerja tersebut tidak lagi produktif, dan ketentuan yang terdapat di dalam PKB memperbolehkan atas tindakan pengusaha tersebut. Dengan demikian, maka perlu adanya perlindungan hukum bagi pekerja yang menjadi cacat dan di-PHK oleh pengusaha. Untuk menjawab permasalah tersebut maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan perundang-undangan (statute approach). Setelah dilakukan analisa dengan mengambil dua contoh PKB yang ada dengan melalui kedua pendekatan tersebut maka dapat dikatakan bahwa ketentuan PHK dalam PKB tersebut bertentangan dengan Pasal 153 ayat (1) huruf j Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Analisa PKB tersebut dilakukan untuk membuktikan bahwa PKB yang dijadikan sebagai perlindungan preventif masih kurang. Untuk mengatasi permasalahan mengenai perselisihan PHK tersebut, terdapat perlindungan secara repsresif yaitu penyelesaian berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pemerintah sebagai organ negara kurang memberikan perlindungan khususnya hak sosial ekonomi dalam memperoleh pekerjaan. Yaitu melalui peraturan perundang-undangan yang kurang jelas mengatur yang mengenai PHK bagi pekerja cacat yang mengalami kecelakaan kerja baik yang masih mampu bekerja atau yang tidak bisa bekerja kembali. Sehingga perlindungan hukum yang dapat ditempuh apabila perlindungan hukum secara preventif tidak dipenuhi telah dibahas dalam Bab III. Keseluruhan analisa tersebut saya rangkum dan simpulkan dalam Bab IV beserta saran-saran sebagai solusi atas permasalahan tersebut

Actions (login required)

View Item