Perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan dalam hal terjadi double financing (pembiayaan ganda)

Lombontariang, Quinry Giofanny (2022) Perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan dalam hal terjadi double financing (pembiayaan ganda). Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Title) CT_01659180052_Quinry Giofanny Lombontariang_OK.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (42kB) | Preview
Preview	Text (Abstract) Abstrak_watermark.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (440kB) | Preview
Preview	Text (ToC) Daftar Isi_watermark.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (329kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1) bab 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB) | Preview
	Text (Chapter2) bab 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (Chapter3) bab 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter4) bab 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Chapter5) bab 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (519kB)
Preview	Text (Bibliography) DAFTAR PUSTAKA_watermark.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (598kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (911kB)

Abstract

Tugas akhir ini membahas mengenai Adanya Dugaan telah terjadinya Double Financing (Pembiayaan Ganda) pada Perusahaan Pembiayaan Non Bank. Dalam hukum pembiayaan non bank dilarang untuk adanya double financing (pembiayaan ganda) atas obyek pembiayaan bergerak (Kendaraan, Alat Berat – heavy equipment, mesin). Pembiayaan ganda atau double financing atau double pledging adalah pembiayaan oleh lebih dari satu Perusahaan Pembiayaan atau Bank terhadap suatu aset, yang menjadi agunan dari pihak pemberi pembiayaan. Dengan adanya double financing (pembiayaan ganda) bisnis di sektor jasa keuangan tidak menjadi sehat, transparan dan akuntabel, tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan mengenai pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan Non Bank dalam transaksi pembelian barang secara kredit di Indonesia, memecahkan persoalan hukum mengenai double financing (pembiayaan ganda), melakukan penemuan proses penyelesaian sengketa hukum bagi Perusahaan Pembiayaan Non Bank apabila terjadi double financing (pembiayaan ganda), serta melakukan pengembangan ilmu hukum tentang double financing (pembiayaan ganda) yang terjadi pada perusahaan pembiayaan non bank. Tugas akhir ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian terhadap data sekunder dan pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama dalam hal masyarakat ingin melakukan pembelian barang secara kredit dapat menggunakan jasa dari Perusahaan Pembiayaan Non Bank dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; kedua, belum adanya peraturan yang mengatur secara jelas apabila terjadi double financing (pembiayaan ganda) pada Perusahaan Pembiayaan Non Bank. Dalam hal untuk meminimalisir adanya kejadian double financing (pembiayaan ganda) maka APPI telah meluncurkan Lembaga Pencatatan Aset (Asset registry) yang mana Perusahaan Pembiayaan Non Bank wajib menjadi anggota dari Lembaga Pencatatan Aset tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. / This final project discusses the existence of allegations that double financing has occurred in Non-Bank Financing Companies. In the law on non-bank financing it is forbidden to have double financing on movable financing objects (vehicles, heavy equipment, machines). Double financing or double financing or double pledging is financing by more than one Financing Company or Bank for an asset, which becomes the collateral of the financing provider. With the existence of double financing businesses in the financial services sector do not become healthy, transparent and accountable, the purpose of this research was conducted to find out the arrangements regarding financing by Non-Bank Financing Companies in purchasing goods transactions on credit in Indonesia, solving legal issues regarding double financing, making process discoveries settlement of legal disputes for Non-Bank Financing Companies in the event of double financing, as well as developing legal knowledge regarding double financing that occurs in non-bank financing companies. This final project uses normative juridical research methods. From the results of research on secondary data and the approach taken using a statutory approach and a conceptual approach, the results of the study conclude that firstly, in the case of people wishing to purchase goods on credit, they can use the services of a Non-Bank Financing Company by taking into account the provisions of laws and regulations that applicable; secondly, there are no regulations that clearly regulate when double financing occurs at non-bank financing companies. In terms of minimizing the occurrence of double financing, APPI has launched an Asset Registry where Non-Bank Financing Companies are required to become members of the Asset Registration Institution based on the Financial Services Authority Regulations.

Actions (login required)

View Item