Tanggung jawab hukum dokter terhadap dugaan malpraktik medik dalam menghentikan kehamilan tanpa indikasi medik

Santoso, Sindur Pangestu (2022) Tanggung jawab hukum dokter terhadap dugaan malpraktik medik dalam menghentikan kehamilan tanpa indikasi medik. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Title) CT_01659210007_SINDUR PANGESTU SANTOSO.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (33kB) | Preview
Preview	Text (Abstract) ABSTRACT.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (190kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (120kB) | Preview
Preview	Text (Chapter 1) Chapter 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (310kB) | Preview
	Text (Chapter 2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (374kB)
	Text (Chapter 3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (251kB)
	Text (Chapter 4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (230kB)
	Text (Chapter 5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (85kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (228kB) | Preview
	Text (Appendices) APPENDICES.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (777kB)

Abstract

Maraknya praktik penghentian kehamilan (aborsi) tanpa indikasi medik menimbulkan keresahan di masyarakat. Pada dasarnya dokter telah terikat dengan Kode Etik Kedokteran, sehingga, tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan menghilangkan nyawa manusia, seperti aborsi. Namun, pada kenyataannya terjadi dilema pada norma pengaturan pertanggungjawaban hukum dokter dalam tindakan aborsi yang dilakukan. Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan dan Pasal 11 ayat (1) KODEKI melarang penghentian kehamilan tanpa indikasi medik, namun, PP Kesehatan Reproduksi menyatakan penghentian kehamilan dapat dilakukan atas indikasi kedaruratan medis dan/ atau indikasi perkosaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis bertujuan untuk memastikan penyebab terjadinya disharmonisasi hukum yang mempengaruhi implementasi pertanggungjawaban hukum dokter dalam melakukan aborsi tanpa indikasi medik menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris kepada organisas profesi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi disharmonisasi peraturan aborsi yang menyebabkan dokter dalam implementasi pertanggungjawaban hukumnya menjadi tidak jelas karena terdapat kebijakan yang melarang aborsi dan memperbolehkan aborsi yaitu berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan/ atau indikasi perkosaan. Maka, dokter dalam melaksanakan pertanggungjawaban hukumnya harus mendasari tindakan aborsi atas indikasi medik, indikasi kedaruratan medis, dan/ atau indikasi perkosaan. Sehingga, apabila melanggar ketentuan pada aturan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan jenis malpraktik medik yang dilakukan seperti sanksi pidana, perdata disiplin, atau etika sesuai peradilan yang berwenang.

Actions (login required)

View Item