Analisis yuridis terhadap hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit perbankan = Juridical analysis of intellectual property of rights as bank credit guarantee

Derick, Derick (2022) Analisis yuridis terhadap hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit perbankan = Juridical analysis of intellectual property of rights as bank credit guarantee. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Title) CT_01659210013_DERICK.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (35kB) | Preview
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (405kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (506kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (691kB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (712kB)
	Text (Chapter3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (414kB)
	Text (Chapter4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (850kB)
	Text (Chapter5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (239kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (387kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang akhir-akhir ini cukup menjadi tren di masyarakat. Hal ini juga telah menjadi salah satu topik yang cukup banyak didiskusikan di industri jasa keuangan dalam kalangan atau prospek nya sebagai objek yang berpotensi sebagai jaminan utang. Istilah Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada awalnya berasal dari istilah Intellectual Property Right (IPR), yang didefinisikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. HKI merupakan hak eksklusif yang dijamin oleh hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya sehingga orang atau kelompok tersebut dapat memperoleh atau menikmati manfaat ekonomis dari hasil suatu kreativitas intelektual. Dalam penelitian ini, yang akan menjadi topik permasalah utama adalah bagaimana pengaturan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit pada perbankan di Indonesia dan bagaimana penerapan asas kehati-hatian bank dalam pengaturan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit pada perbankan di Indonesia. Serta dalam penerapan HKI sebagai jaminan utang masih mengalami banyak tantangan dan kendala, termasuk namun tidak terbatas kepada belum adanya pengaturan secara jelas dan terperinci mengenai: bentuk perikatan HKI, pedoman penilaian atas nilai ekonomis HKI, lembaga khusus penilai independen, penetapan tata cara eksekusi HKI, jangka waktu perlindungan HKI yang masih terbatas, konsep yang jelas mengenai due diligence. Tantangan dari sisi fluktuasi nilai dari HKI juga menjadi salah satu kendala, karena bergantung pada sentiment pasar, kinerja pemasaran, tren selera masyarakat, time value, dan usia ekonomi produktif dari HKI tersebut, serta belum adanya revisi Pasal 43 PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Jenis Agunan Kredit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menelaah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Adapun pendekatannya adalah perundang-undangan, terutama dengan mengkaji ketentuan pegaturan HKI sebagai jaminan utang. Sehingga, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumen-dokumen di perspustakaan melalui studi pustaka. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan secara keseluruhan, bahwa pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan. Dan penerapan asas kehati-hatian merupakan acuan utama yang dipegang bank untuk memitigasi risiko pemberian kredit, salah satunya dalam memilih jenis jaminan yang akan dijadikan agunan dalam pemberian kredit, karena sifat implementasinya yang memaksa. / The background of writing this thesis is intellectual property of rights (IPR), which has recently become a trend in society. This has also become one of the topics that is quite widely discussed in the financial services industry in terms of its prospects as an object that has the potential to be used as collateral for debt. This term intellectual property rights (IPR) was originally defined as a right to property arising from human intellectual abilities. IPR is an exclusive right that guaranteed by law or regulation to a person or a group of people over their copyrighted work so that person or group can obtain something useful or enjoy economic benefits from the results of an intellectual creativity. In this research, the main problem topics will be how to regulate intellectual property rights as credit guarantees to banks in Indonesia and how to apply the principle of prudence to banks in regulating intellectual property rights as credit guarantees to banks in Indonesia. In addition, the implementation of IPR as collateral for debt is still experiencing many challenges and obstacles, including but not limited to the absence of clear and detailed arrangements regarding: the form of IPR engagement, guidelines for assessing the economic value of IPR, special institutions for independent appraisal, stipulation of IPR execution procedures, limited period of IPR protection, clear concept of due diligence. Challenges in terms of fluctuations in the value of IPRs are also one of the obstacles, because they depend on market sentiment, marketing performance, trend in people’s tastes, time value and the productive economic age of these IPRS, and there is still no revision of Article 43 PBI No. 14/15/PBI/2012 concerning Types of Credit Collateral. The research methods used in this study is normative juridical law research by examining the provisions stipulated in Law Number 24/2019 concerning the Creative Economy and Government Regulation Number 24/2022 concerning Regulation for implementing law 24/2019 concerning creative economy. The approach that used in this research is statue approach, especially by reviewing the regulation provisions for IPR as debt guarantees or collateral. Thus, the type of data used in this research is secondary data using data collection methods in the form of documents in the library through literature study. So, this research resulted in an overall conclusion that arrangements regarding intellectual property rights as credit guarantees or collateral are regulated in various laws and regulations in Indonesia. And the application of the precautionary principle is the main reference held by banks to mitigate the risk of extending credit, one of which is by choosing the type of collateral that used in granting credit, due to the compelling nature of its implementation.

Actions (login required)

View Item