Penyimpangan notaris terhadap kewajiban penandatanganan minuta akta oleh ahli waris di dalam tahanan

Fendy, Fendy (2019) Penyimpangan notaris terhadap kewajiban penandatanganan minuta akta oleh ahli waris di dalam tahanan. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (186kB)
	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (296kB)
	Text (Chapter 1) Chapter 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (412kB)
	Text (Chapter 2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (584kB)
	Text (Chapter 3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (273kB)
	Text (Chapter 4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (434kB)
	Text (Chapter 5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (324kB)
	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (175kB)
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Pada saat menjalankan jabatannya, seorang Notaris wajib menjunjung tinggi kode etik dengan membacakan dan menyaksikan penandatanganan akta langsung dihadapan para pihak. Pada praktiknya, banyak terjadi pelanggaran kode etik atas kewajiban tersebut. Masalah dalam tugas akhir ini adalah meneliti tentang penyimpangan Notaris terhadap kewajiban penandatanganan minuta akta oleh ahli waris dalam tahanan berdasarkan undang-undang jabatan Notaris dan kode etik Notaris serta kedudukan akta notaris yang ditandatangani oleh ahli waris yang masih berada dalam masa tahanan. Penulis menganalisis bahwa dalam kasus yang diangkat, Notaris telah melakukan penyimpangan karena Notaris tidak menemui ahli waris yang berada dalam tahanan untuk menandatangani akta. Penyimpangan tersebut menunjukkan bahwa aktanya menjadi otentik karena syarat formalnya tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam peraturan dalam dalam Undang-Undang Nomor. 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akibat dari penyimpangan tersebut tidak serta merta membatalkan akta yang dibuat, akan tetapi hanya membuat status hukumnya turun menjadi akta dibawah tangan sepanjang tidak melanggar Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan membuat akta tersebut batal adalah melalui mekanisme gugatan di pengadilan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam akta tersebut sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 443/PDT.G/2017/PN.JKT.PST / Notary is a public officer authorized to make authentic deeds. In running out of his authority, a notary is obliged to obey the ethics code by reading and witnessing the signing of the deed directly before the parties. In daily practical things, there a lot of violations about this ethics code. The identification in this thesis examines those notary violations, especially about the obligation to sign authentic deed by heirs under prisoning punishment. The author analyzed that the notary had made violations because he did not meet the heirs in signing the deed directly. The violations indicate that the deed is not authentic anymore because the formal requirements are not fulfilled as stated in regulation law number 02 of 2014 about changes to regulation law number. 30 of 2004 concerning notary authority. As the impacts, these violations do not necessarily invalidate the deed, but only makes the legal status go down position to non-authentic deed. As long as it does not violates the article 1320 of the Indonesia Civil Code. The efforts to make the deed null are through a claim mechanism in court by parties who feel disadvantaged to the deed as occurred in the decision of the Central Jakarta District Court Number. 443/PDT.G/2017/PN.JKT.PST

Actions (login required)

View Item