Kelemahan hukum terhadap pelindungan data pribadi dalam transaksi online pada konsep consumer to consumer di e-commerce

Azhari, Muhammad Ali Ridho (2022) Kelemahan hukum terhadap pelindungan data pribadi dalam transaksi online pada konsep consumer to consumer di e-commerce. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Title) CT_01659210060_TB M Ali Ridho.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (79kB) | Preview
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (210kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (153kB) | Preview
Preview	Text (Chapter 1) Chapter 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (385kB) | Preview
	Text (Chapter 2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (309kB) | Request a copy
	Text (Chapter 3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (161kB) | Request a copy
	Text (Chapter 4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (569kB) | Request a copy
	Text (Chapter 5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (149kB) | Request a copy
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (201kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (404kB) | Request a copy

Abstract

Pada konsep Pelindungan data pribadi di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dalam melindungi data setiap warga negara karena data merupakan hal yang penting dan bersifat privat serta terdapatnya hak dalam kehidupan sehari – hari terutama dalam hal transaksi online. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya peraturan sebagai payung hukum dalam menegakkan hukum apabila terjadinya penyalahgunaan terhadap data pribadi pada konsep consumer to consumer di e-commerce dikarenakan beberapa waktu belakangan ini terjadinya permasalahan terhadap kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh orang – orang/kelompok yang tidak bertanggung jawab dimana aturan hukum yang masih bersifat parsial terhadap dalam memberikan jaminan Pelindungan data pribadi. Pemerintah Indonesia baru saja mengundangkan Undang - Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai payung hukum terhadap salah satu permasalahan hukum atas kebocoran data pribadi, namun dalam pelaksanaannya masih belum bisa berjalan maksimal karena terhadap peraturan pelaksana atas sanksi pidana belum dapat berjalan karena masih perlunya penyesuaian terhadap peraturan tersebut dengan jangka waktu dua tahun selain itu perlunya sosialisasi terhadap peraturan tersebut secara menyeluruh serta kewenangan kelembagaan yang sudah diatur namun belum dibentuk sebagai badan otorisasi pelindungan data yang seharusnya bersifat independent dikarenakan secara umum pada substansi Undang - Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengacu pada konsep General Data Protection Regulation (GDPR). Beberapa peraturan yang masih berlaku sebelum di undangkannya Undang - Undang tentang Pelidungan Data Pribadi masih belum memiliki sanksi yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi karena sanksi tersebut masih dalam berbentuk sanksi administratif untuk penegakan hukumnya yang tidak memuat sanksi pidana sehingga hal tersebut dapat menjadi kekhawatiran bagi masyarakat akan jaminan Pelindungan data pribadi. Sanksi administratif tersebut paling berat hanya berupa pencabutan izin usaha bagi pelaku usah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Selain peraturan tersebut terdapat Peraturan Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik juga tidak memuat sanksi pidana. / The concept of personal data protection in Indonesia is very important in protecting the data of every citizen because data is important and private and there are rights in everyday life, especially in terms of online transactions. In this regard, it is necessary to have regulations as a legal umbrella in enforcing the law in the event of misuse of personal data in the concept of consumer to consumer in e-commerce because recently there have been problems with leakage of personal data carried out by irresponsible people / groups where the rule of law is still partial to providing data protection guarantees personal. The Indonesian government has just promulgated Act Number 27 of 2022 concerning the Protection of Personal Data as a legal protection against one of the legal problems for leakage of personal data, but in its implementation it still cannot run optimally because the implementing regulations for criminal sanctions have not been able to run because there is still a need for adjustments to these regulations with a period of two years in addition to the need for socialization of these regulations as a whole as well as institutional authorities that have been regulated but have not been established as data protection authorization bodies that should be independent because in general, the substance of Act Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection refers to the concept of General Data Protection Regulation (GDPR). Some of the regulations that were still in force before the Act on the Protection of Personal Data still do not have strict sanctions against perpetrators of misuse of personal data because these sanctions are still in the form of administrative sanctions for law enforcement that do not contain criminal sanctions so that this can be a concern for the public about guarantees of personal data protection. The most severe administrative sanctions are only in the form of revoking business licenses for usah actors based on Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trade Through Electronic Systems. In addition to these regulations, there is a Ministerial Decree Communication and Information Technology Number 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic Systems also does not contain criminal sanctions. Keyword: Misuse of Personal Data, Protection of Personal Data, online transactions, e-commerce

Actions (login required)

View Item