Akibat hukum bagi notaris yang membuat surat keterangan waris berisi keterangan palsu (analisis putusan Mahkamah Agung nomor 1267 K/PID/2017)

Hastuti, Ena Wiji (2022) Akibat hukum bagi notaris yang membuat surat keterangan waris berisi keterangan palsu (analisis putusan Mahkamah Agung nomor 1267 K/PID/2017). Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Title.pdf) Title.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (67kB) | Preview
Preview	Text (Abstract.pdf) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (48kB) | Preview
Preview	Text (ToC.pdf) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (566kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1.pdf) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (302kB) | Preview
	Text (Chapter2.pdf) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (431kB)
	Text (Chapter3.pdf) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (182kB)
	Text (Chapter4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (475kB)
	Text (Chapter5.pdf) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (44kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (279kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

Bagi Golongan Pribumi (Bumiputera), selama ini pembuktian mereka sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat dibawah tangan, bermeterai, oleh para ahli waris sendiri dan diketahui atau dibenarkan oleh Lurah dan Camat sesuai dengan tempat tinggal terakhir pewaris. Bagi golongan Eropa, Cina atau Tionghoa, Timur Asing (kecuali orang Arab yang beragama Islam), selama ini pembuktian sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris, dalam bentuk Surat Keterangan.Terkait dengan Kewenangan Pembuatan Surat Keterangan Waris oleh Notaris dapat dilihat melalui Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Adapun rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimanakah Akibat Hukum Notaris yang membuat surat keterangan waris yang berisi keterangan palsu dan Bagaimanakah kedudukan hukum Akta Otentik yang berisi keterangan palsu. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum Notaris dalam pembuatan surat waris yang didalamnya memuat keterangan palsu oleh ahli waris dan Untuk mengetahui kedudukan hukum serta keabsahan surat keterangan waris yang didalamnya memuat keterangan palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Adapun hasil penelitiannya adalah Akibat hukum bagi Notaris yang membuat Surat Keterangan Waris berisi keterangan palsu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1267 K/PID/2017 tidak menyebutkan tanggung jawab terhadap notaris yang membuat akta tersebut. Tanggung jawabnya dibebankan kepada tergugat yang terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan memberikan keterangan palsu kedalam Akta Autentik dan Kedudukan hukum Akta Autentik yang berisi keterangan palsu pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1267 K/PID/2017 berupa Akta Waris No.17 tanggal 14 April tahun 2000 dan Akta Kuasa No.18 tanggal 14 April tahun 2000 yang di tandatangani Notaris Ny. Julia Rochana Murat. SH batal demi hukum. Hal ini dikarenakan adanya keterangan palsu atau tidak benar dalam akta keterangan waris tersebut sehingga menyebabkan hilangnya kekuatan pembuktian materiil yang melekat pada akta autentik. / For the Indigenous Group (Bumiputera), so far their proof as heirs is based on a Certificate of Inheritance made underhand, stamped, by the heirs themselves and known or justified by the Lurah and Camat according to the last place of residence of the heir. For groups of Europeans, Chinese or Chinese, foreigners (except Arabs who are Muslim), so far the proof as an heir is based on a Certificate of Inheritance made by a Notary, in the form of a Certificate. Related to the Authority to Make a Certificate of Inheritance by a Notary can be seen through Article 15 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary. The formulation of the problem under study is how the legal consequences of a notary making a certificate of inheritance containing false information and what is the legal position of an authentic deed containing false information. The purpose of this study is to find out how the legal responsibility of a notary in making an inheritance certificate which contains false statements by the heirs and to find out the legal position and validity of the certificate of inheritance which contains false statements. The research method used is Normative Juridical, using statutory approach and conceptual approach. The results of his research are the legal consequences for a Notary who makes a Certificate of Inheritance containing false statements based on the Supreme Court decision Number 1267 K/PID/2017 which does not state the responsibility of the notary who made the deed. The responsibility is borne by the defendant who is legally proven to have committed an unlawful act by providing false information in an Authentic Deed and the legal status of an Authentic Deed containing false information in the Supreme Court decision Number 1267 K/PID/2017 in the form of Inheritance Deed No.17 dated 14 April 2000 and Deed of Attorney No. 18 dated 14 April 2000 which was signed by Notary Ny. Julia Rochana Murat. SH null and void. This is due to the presence of false or incorrect information in the inheritance certificate, which causes the loss of the strength of material evidence attached to an authentic deed.

Actions (login required)

View Item