Kewenangan pembuatan akta PPAT secara elektronik

Natanael, Iman Hensel (2022) Kewenangan pembuatan akta PPAT secara elektronik. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Title) Title.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (33kB) | Preview
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (152kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (249kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (347kB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (917kB)
	Text (Chapter3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (341kB)
	Text (Chapter4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (623kB)
	Text (Chapter5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (152kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (58kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices_watermark (1).pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Pembuatan akta PPAT sudah sering dilakukan oleh masyarakat umum akta PPAT mempunyai fungsi banyak hal salah satunya adalah akta PPAT digunakan sebagai pemindahan hak tanah seseorang. namun yang terjadi saat ini adalah karena pembuatan akta PPAT hanya dilakukan secara tertulis sehingga dibutuhkan cara bagaimana hal ini bisa dilakukan secara elektronik, karena adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat di kalangan masyarakat maka cara pembuatan akta PPAT pun juga harus berkembang mengikuti teknologi yang sudah ada, dengan menggunakan teknologi ini maka dapat mempermudahkan kegiatan masyarakat agar lebih cepat dan lebih efisien. Pasal 86 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 menyatakan “Pembuatan Akta PPAT dapat dilakukan secara elektronik”. dengan adanya aturan ini maka terlahirlah dua cara dalam pembuatan akta PPAT yaitu secara konvensional dan secara elektronik tetapi yang terjadi sekarang hanyalah aturan tersebut hanya mengatakan bahwa akta PPAT dapat dibuat secara elektronik namum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tidak mengeluarkan aturan bagaimana dan tata cara pembuatan akta Notaris ataupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) secara elektronik sehingga pembuatan akta PPAT ataupun akta notaris yang seharusnya menjadi akta yang sah dan otentik dan harus memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti hukum yang sah malah berubah menjadi akta di bawah tangan saja karena tata caranya tidak sesuai dengan undang-undang. Pembuatan akta elektronik ini terhalang oleh kewajiban pembuat akta dan saksi-saksi hadir secara fisik dan dengan segera menandatangani akta tersebut di depan pejabat pembuat akta, Sehingga seharusnya pembuatan akta secara konvensional maupun elektronik harus punya kekuatan hukum yang sama dan harus bisa menjadi alat bukti hukum yang sah di depan pengadilan. / The making of a PPAT deed has often been carried out by the general public. A PPAT deed has many functions, one of which is that a PPAT deed is used as a transfer of one's land rights. but what is happening now is because the making of a PPAT deed is only done in writing so a way is needed on how this can be done electronically, due to the very fast development of technology in society, the way to make a PPAT deed must also develop following the existing technology, By using this technology, it can facilitate community activities to be faster and more efficient. Article 86 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 18 of 2021 states "Making of PPAT Deeds can be done electronically". With this rule, two ways of making PPAT deeds were born, namely conventionally and electronically, but what is happening now is that the regulation only says that PPAT deeds can be made electronically, but Republic of Indonesia Government Regulation Number 18 of 2021 does not issue rules on how and procedures making a notary deed or a land deed making official (PPAT) electronically so that making a PPAT deed or a notarial deed which should be a legal and authentic deed and must have the force of law as valid legal evidence instead turns into a private deed because of the procedure not in accordance with the law. The making of an electronic deed is hindered by the obligation of the deed maker and witnesses to be physically present and immediately sign the deed in front of the deed making official. legal before the court.

Actions (login required)

View Item