Akibat hukum terhadap penetapan pengadilan negeri tentang perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan setelah adanya putusan mahkamah konstitusi no.69/puu-xiii/2015

Mutimah, Mutimah (2019) Akibat hukum terhadap penetapan pengadilan negeri tentang perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan setelah adanya putusan mahkamah konstitusi no.69/puu-xiii/2015. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (213kB)
	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (290kB)
	Text (Chapter 1) Chapter 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (315kB)
	Text (Chapter 2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (408kB)
	Text (Chapter 3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (275kB)
	Text (Chapter 4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (336kB)
	Text (Chapter 5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (184kB)
	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (238kB)

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin yang diawali dengan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan. Pada saat perkawinan berlangsung Undang-undang menyatakan bahwa calon suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan yaitu perjanjian mengenai harta. Dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan. Selanjutnya jika ingin membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung harus mengajukan permohonan pembuatan perjanjian perkawinan ke Pengadilan Negeri. Adapun yang akan dibahas oleh penulis yaitu 1) Untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum terhadap Penetapan Pengadilan Negeri tentang perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU- XIII/2015, dan 2) Untuk mengetahui bagaimanakah peranan notaris terhadap pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) diperkuat dengan pendekatan kasus (case approach), data-data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung dengan adanya persetujuan kedua belah pihak suami istri dan kedua belah pihak harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan untuk membuat perjanjian perkawinan sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Kemudian kedua belah pihak suami istri sudah tidak perlu lagi mengajukan permohonan pembuatan perjanjian perkawinan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan, melainkan keduanya dapat langsung menghadap kepada Notaris untuk meminta dibuatkan akta otentik perjanjian perkawinan dan mencatatkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan / A marriage is a bond that begins with the understanding of both the bride and groom to get married. During the marriage, the law states that prospective husband and wife can make a Marriage Agreement, one of them is property-related namely an agreement regarding property. In an Article 29 of Law No. 1 of 1974 stated that the Marriage Agreement was made before or at the time of marriage. Furthermore, if someone wants to make a Marriage Agreement after the marriage takes place, she/he has to apply it to the District Court. As for what will be discussed by the writer, namely 1) To find out how the legal consequences of the determination of the District Court regarding the marriage agreement made during the marriage took place after the Decision of the Constitutional Court No.69/PUU-XIII/2015, and 2) To find out how the role of the notary in making marriage agreements made after marriage takes place and after the Decision of the Constitutional Court No.69/PUU- XIII/2015. This study uses a statute approach reinforced by a case approach, and the data in this study were obtained from library studies. The results of the study stated that after the decision of the Constitutional Court No.69/PUU-XIII/2015, the marriage agreement can be made after the marriage takes place with the understanding of both parties (husband and wife), and they have to meet the conditions that have been determined what should be done and what should not be done to make the marriage agreement, as long as it does not harm the third party. Then the two; husband and wife no longer need to apply for a marriage agreement to the District Court to obtain a Court Decision, but both can directly face the Notary to request an authentic deed of marriage agreement and record it to the Marriage Registrar

Actions (login required)

View Item