Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Dan Mengatur Perkembangan Lembaga Financial Technology (Fintech)

Angkasa, James (2023) Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Dan Mengatur Perkembangan Lembaga Financial Technology (Fintech). Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Title) Title.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (28kB) | Preview
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (190kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (586kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (956kB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (Chapter3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (491kB)
	Text (Chapter4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (Chapter5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (424kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (593kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (11MB)

Abstract

This study has two objectives, namely to determine the role of the financial services authority (OJK) in supervising and regulating the development of financial technology institutions (fintech). And what are the things the OJK is doing about the rise of illegal loans. This research is a normative juridical research using library research methods. This study uses secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The collection of legal materials in this research is a documentary technique. The research approach used is a statutory approach and a conceptual approach which is then analyzed using qualitative analysis techniques. The results of this study are regulations in implementing the existence of illegal online Fintech loans regulated in OJK Regulation Number 77/POJK.01/2016 which aims to regulate, supervise, and provide legal protection for Fintech crimes in the use of financial services such as online loans. In addition to these regulations, perpetrators of illegal online loans can be charged with Article 32 in conjunction with Article 48 of Law No.11 of 2008 in conjunction with Law No.19 of 2016 concerning ITE. If you give a threat, you can be charged with Article 368 of the Criminal Code and Article 29 in conjunction with Article 45B of the ITE Law. And if you commit physical violence and take goods, you can be charged with Article 170, Article 351, Article 368 paragraph 1 and Article 335 paragraph 1 after the decision of the Constitutional Court. What OJK has done through the Investment Alert Task Force has blocked illegal lending services, but this is still considered ineffective in preventing illegal online loan services because the application on Google is open so that illegal lending companies can recreate similar services even though they have blocked many times. Therefore, the OJK and the investment alert task force need to conduct a search on loan service businesses so that those that are not registered or illegal can be monitored and taken immediately as a preventive measure to prevent losses and public unrest. /. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan pelaksanaan keberadaan Fintech pinjaman online ilegal dan mendalami peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap maraknya kasus pinjaman online ilegal yang berdampak terhadap masyarakat. Dan hal apa yang dilakukan OJK terhadap maraknya pinjol ilegal. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik dokumenter. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah peraturan dalam pelaksanaan keberadaan Fintech pinjaman online ilegal diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang bertujuan untuk mengatur, mengawasi, dan memberikan perlindungan hukum atas kejahatan Fintech dalam penggunaan jasa keuangan seperti pinjaman online. Selain peraturan tersebut, pelaku oknum pinjaman online ilegal dapat didakwa dengan Pasal 32 jo Pasal 48 UU No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE. Jika memberikan ancaman bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE. Dan jika melakukan kekerasan fisik dan pengambilan barang bisa dijerat dengan KUHP Pasal 170, Pasal 351, Pasal 368 ayat 1 dan Pasal 335 ayat 1 pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Hal yang dilakukan OJK melalui Satgas Waspada Investasi telah melakukan pemblokiran terhadap layanan pinjol ilegal, akan tetapi hal tersebut masih dianggap kurang efektif untuk melakukan pencegahan terhadap layanan pinjaman online ilegal karena pembuatan aplikasi pada google bersifat terbuka sehingga perusahaan pinjol ilegal dapat membuat kembali layanan serupa meski telah dilakukan pemblokiran berkali-kali. Maka OJK dan satgas waspada investasi perlu melakukan penelusuran terhadap usaha jasa pinjol supaya yang tidak terdaftar atau ilegal dapat di monitor dan segera ditindak sebagai upaya preventif untuk mencegah kerugian dan keresahan terhadap masyarakat, agar selanjutnya ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku agar memberikan efek jera.

Actions (login required)

View Item