Tindak lanjut hukum terkait penggunaan akta yang dipalsukan karena pelanggaran ketentuan perubahan akta oleh notaris dalam perkara perdata (studi kasus putusan mahkamah agung nomor 641 pk/pdt/2017)

Jamin, Silvia (2019) Tindak lanjut hukum terkait penggunaan akta yang dipalsukan karena pelanggaran ketentuan perubahan akta oleh notaris dalam perkara perdata (studi kasus putusan mahkamah agung nomor 641 pk/pdt/2017). Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter 1) Chapter 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (295kB)
	Text (Chapter 2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (583kB)
	Text (Chapter 3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (260kB)
	Text (Chapter 4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (421kB)
	Text (Chapter 5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (266kB)
	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (253kB)
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (179MB)

Abstract

Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan sempurna, siapa pun terikat dengan akta tersebut sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya. Dalam suatu sengketa hukum perdata, alat bukti akta notaris telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti yang lain. Para pihak yang membuat perjanjian dengan menuangkan ke dalam bentuk akta notaris, menghendaki sejak awal akta notaris tersebut dapat dipakai untuk pembuktian di kemudian hari. Pada perkara perdata No. 641 PK/PDT/2017, akta notaris yang dijadikan oleh salah satu pihak dalam perjanjian sebagai dasar dari gugatannya, ternyata terbukti merupakan akta yang dipalsukan oleh notaris. Pemalsuan akta tersebut dikarenakan perubahan akta yang tidak memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Jabatan Notaris. Putusan Peninjauan Kembali yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini telah membatalkan gugatan yang menggunakan akta yang dipalsukan tersebut, akan tetapi tidak ada keputusan mengenai status akta yang dipalsukan. Berdasarkan asas praduga sah, akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut, sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan tindak lanjut hukum untuk membatalkan akta yang dipalsukan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder dan metode analisis data kualitatif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dari hasil analisis dan pembahasan, tindak lanjut hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak antara lain; 1) membuat akta pembatalan di hadapan notaris atas akta yang dipalsukan tersebut, atau 2) mengajukan gugatan pembatalan terhadap akta tersebut dengan dasar Putusan Peninjuan Kembali yang telah berkekuatan hukum tetap, atau 3) menerima putusan Peninjauan Kembali tersebut dan tidak melakukan upaya hukum apapun lagi. / Notary deed as an authentic deed has the power of a full and perfect evidence, anyone is bound by the deed unless there is proven otherwise. In a civil legal dispute, a notary deed is deemed has sufficient legal evidence without the need to be supported with other evidence. The agreement that is to made by the parties in form of notary deed, since the beginning is intended as a proof in the future. In civil case No. 641 PK/PDT /2017, notary deed that was used by one of the parties of the agreement as his basis of a lawsuit, has proven as falsified deed done by the notary. Forgery of the deed is due to the changes of deed which violate the provisions of the Notary Law. The Judicial Review’s decision of this case which has been final and binding, has rejected the lawsuit, but there is no decision regarding the status of the falsified deed itself. Based on the principle of “asas praduga sah’, the notary deed shall be valid and binding to the parties or anyone who has interest in the deed, until a final and binding court decision against the deed. Based on this, if the parties intend to cancel the falsified deed, further implemented legal action is required to such action. The type of research is normative legal research by using secondary data and qualitative data analysis methods. The approach taken in this study is the approach of legislation and case approach. Based on the analysis result, further implemented legal action that is able to be proceeded by the parties, inter alia: 1) signing a cancellation deed before a notary on the falsified deed, or 2) filing a claim for cancelling the deed on the basis of the final and binding Judicial Review’s decision, or 3) accepting the Judicial Review’s decision and ceasing from any further legal action.

Actions (login required)

View Item