Kedudukan pemegang hak asuh anak akibat dari perceraian dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta perjanjian hak asuh anak (studi perbandingan hukum Indonesia dan Belanda)

Krissanti, Veronica Dini (2019) Kedudukan pemegang hak asuh anak akibat dari perceraian dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta perjanjian hak asuh anak (studi perbandingan hukum Indonesia dan Belanda). Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (309kB)
	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (392kB)
	Text (Chapter 1) Chapter 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (495kB)
	Text (Chapter 2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (692kB)
	Text (Chapter 3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (442kB)
	Text (Chapter 4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (561kB)
	Text (Chapter 5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (260kB)
	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (396kB)

Abstract

UU Perkawinan merupakan payung hukum nasional tentang perkawinan, termasuk perceraian. Perceraian bukan hanya berakibat pada status suami istri dan harta benda tetapi juga yang lebih penting adalah salah satunya terhadap masalah hak asuh anak. UU Perkawinan tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang ketentuan hak asuh anak apabila terjadi perceraian mengenai siapa antara bapak dan ibu yang diberi hak untuk mengasuh anak. Perebutan hak asuh anak terkadang menjadi polemik yang berkepanjangan. Masih kurang jelasnya peraturan mengenai hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia membuat Penulis merasa perlu untuk melakukan perbandingan hukum dengan negara lain yang sudah lebih maju aturan hukumnya terkait hak asuh anak. Pilihan untuk melakukan studi perbandingan hukum dijatuhkan pada negara Belanda karena yang berlaku di Belanda pada saat ini yaitu Dutch Civil Code / Nieuw Burgelijk Wetboek (untuk selanjutnya akan disebut dengan “NBW Belanda”). Terdapat suatu perkembangan yang bagus dan dapat ditiru, ketika pasangan yang hendak bercerai di Belanda diwajibkan untuk membuat perjanjian mengenai pengaturan pengasuhan anak pasca perceraian sebelum perceraian tersebut diputus di Pengadilan. Akta perjanjian hak asuh anak tersebut dapat dibuat dalam suatu akta Notaris, yang berisi tentang pembagian tanggung jawab untuk pengasuhan anak-anak, pembagian biaya perawatan dan pengasuhan anak-anak tersebut serta hak akses orang tua terhadap anak. Notaris akan mengesahkan perjanjian tersebut dan akta perjanjian hak asuh anak tersebut akan mempunyai kekuatan hukum dan merupakan akta autentik, karena memiliki pembuktian yang sempurna dan dibuat oleh pejabat yang berwenang. / The Marriage Law is a national legal umbrella on marriage, including divorcement. Divorce not only results in the status of husband and wife and property but also more importantly is one of the problems of child custody. The Marriage Law does not clearly and explicitly regulate the provisions of child custody if there is a divorce regarding who is between the father or mother who is given the right to take care of the child. The struggle for child custody is sometimes a prolonged polemic. The lack of clarity in the rules regarding child custody after divorce in Indonesia has made the author feel the need to make legal comparisons with other countries that have more advanced legal rules regarding child custody. The choice to conduct a comparative study of the law which applies in the Netherlands at this time namely Dutch Civil Code / Nieuw Burgelijk Wetboek (hereinafter referred to as "Dutch NBW"). There is a good and replicable development, when couples who want to divorce in the Netherlands are required to make an agreement regarding child care arrangements after the divorce before the divorce is decided at the Court. The Deed of child custody agreement can be made in a Notary Deed, which contains the division of responsibility for the care of children, the distribution of the costs of care and care for these children as well as parental access rights to children. The Notary will ratify the agreement and the custody Deed of the child will have legal force and is an authentic deed, because it has perfect proof and is made by the authorized official.

Actions (login required)

View Item