Kewajiban dan tanggung jawab notaris terhadap keterangan palsu dalam perjanjian yang dibuat dengan akta autentik (putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 10/pdt.g/2019/pn.dps)

Montyongto, Aprilia (2023) Kewajiban dan tanggung jawab notaris terhadap keterangan palsu dalam perjanjian yang dibuat dengan akta autentik (putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 10/pdt.g/2019/pn.dps). Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Title) Title.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (64kB) | Preview
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (183kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (180kB) | Preview
Preview	Text (Chapter 1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (280kB) | Preview
	Text (Chapter 2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (372kB)
	Text (Chapter 3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (142kB)
	Text (Chapter 4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (357kB)
	Text (Chapter 5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (70kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (202kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Dalam pembuatan akta partij, Notaris hanya menuangkan keterangan berdasarkan apa yang diberikan oleh para pihak. Pemalsuan merupakan masalah hukum yang sering melibatkan notaris dan dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang berujung pada perbuatan melawan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris serta mengantisipasi potensi permasalahan hukum di masa yang akan datang demi menjamin perlindungan dan kepastian hukum. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan studi pustaka yang dipadukan dengan wawancara dan diskusi dengan beberapa narasumber untuk melengkapi hasil penelitian. Pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif. Agar akta tersebut mengikat para pihak dan sebagai bukti bahwa mereka berdua telah menyetujui, memahami, dan menerima konsekuensi yang ditimbulkannya, Notaris diwajibkan oleh Undang-Undang Notaris Jabatan untuk membacakan akta tersebut kepada para pihak. Tanggung jawab Notaris terhadap akta berkaitan dengan pembuatan dan tata cara akta tersebut sehingga dapat disebut otentik. Apabila terjadi pelanggaran dalam pembuatan akta, maka akta tersebut dapat didegradasi menjadi akta di bawah tangan dan pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi. Penting bagi Notaris untuk memperhatikan pembacaan dan penandatanganan akta guna memberikan kepastian hukum para pihak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam Undang-Undang Notaris Jabatan, seorang Notaris bertanggung jawab atas dua jenis hukuman yaitu sanksi administratif dan sanksi perdata. Meskipun Notaris tidak secara khusus dikenakan pertanggungjawaban pidana, tetapi Notaris dapat dijerat dengan pidana dalam menjalankan tugasnya apabila Notaris dapat dibuktikan memenuhi unsur kesengajaan (mens rea). / In the making of Partij deed, the Notary only stated the information based on what was given by the parties. Falsification is a legal issue that frequently involves the notary and can be influenced by both internal and external factors, which leads to tort. The purpose of this research is to identify the authorities, obligations and responsibilities of a Notary in the making of a Deed in accordance with the Undang-Undang Jabatan Notaris and to foresee potential legal issues in the future to establish legal protection and assurance. The type of research used in this paper is normative-empirical legal research. The technique or way of collecting data is to conduct a literature study combined with interviews, namely discussions with several sources to complement the research results. The statute approach and the case approach are the methods employed in this study, and qualitatively assessed. In order for the deed to be binding for the parties and as proof that they have both agreed, understood, and accepted the implications emanating from it, a Notary is required by the Undang-Undang Jabatan Notaris to read it to the parties. The Notary's responsibility for the deed relates to the making and procedures for the deed so that it can be called authentic. If there is a violation in making the deed, then the deed can be degraded into a private deed and the parties who feel aggrieved can ask for compensation. It is important for the Notary to pay attention to the reading and signing of the deed in order to provide the parties’ legal certainty and to fulfill his/her duty under Article 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. In Undang-Undang Jabatan Notaris, a Notary is responsible for two different kinds of penalties: administrative sanctions and civil sanctions. Although notaries are not specifically subject to criminal liability, they may be charged with a crime while performing their duties if it can be proven that the Notary fulfills the element of intent (mens rea).

Actions (login required)

View Item