Ibrahim, Mahesa Putra
(2023)
Pelanggaran kode etik notaris yang mengiklankan dan mempromosikan diri di internet.
Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.
Abstract
Notaris memiliki kewenangan untuk membuat Akta Otentik sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus mengedepankan integritas daripada imbalan yang diterima. Mereka memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat dan negara. Sebagai pejabat umum, notaris adalah profesi yang dihormati dan menjunjung tinggi kepercayaan dalam menjalankan tugasnya. Dalam praktiknya, notaris harus mematuhi peraturan yang berlaku, seperti Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Menurut Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris Banten 29-30 Mei 2015, notaris dilarang melakukan publikasi dan promosi diri melalui media cetak atau elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum bagi notaris yang melanggar Pasal 4 ayat (3) serta pengawasan yang dilakukan oleh MPD, MPW, dan MPP terhadap notaris di Indonesia. Setiap lembaga memiliki kewenangan masing-masing dalam mengawasi notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder dan wawancara terbatas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa notaris yang melanggar Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris akan dikenai sanksi administratif oleh MPW dan MPP. MPD tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada notaris karena kewenangan yang terbatas menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. / A notary is granted the authority to create authentic deeds in accordance with Article 15 paragraph (1) of the Notary Position Law. In carrying out their duties, notaries are required to prioritize integrity over the compensation they receive. They have a responsibility to serve the community and the state. As public officials, notaries are a respected profession that upholds a high level of trust in performing their duties. In practice, notaries must comply with the applicable regulations, such as the Notary Position Law and the Notary Code of Ethics. According to Article 4 paragraph (3) of the Banten Notary Code of Ethics on May 29-30, 2015, notaries are prohibited from engaging in self-publicity and self-promotion through print or electronic media. This research aims to determine the legal consequences for notaries who violate Article 4 paragraph (3) and the supervision conducted by the Regional Supervisory Council (MPD), Regional Supervisory Board (MPW), and Central Supervisory Board (MPP) over notaries in Indonesia. Each institution has its own authority in overseeing notaries. The research method used is Normative Juridical by utilizing secondary data and limited interviews. The results of this research indicate that notaries who violate Article 4 paragraph (3) of the Notary Code of Ethics will be subject to administrative sanctions by the MPW and MPP. The MPD does not have the authority to impose sanctions on notaries due to the limited authority granted by the Notary Position Law.
Actions (login required)
 |
View Item |
