Realisasi penetapan hakim terhadap persetujuan perkawinan beda agama dikaitkan dengan undang-undang perkawinan

Rusdy, Mitsla Hana (2023) Realisasi penetapan hakim terhadap persetujuan perkawinan beda agama dikaitkan dengan undang-undang perkawinan. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Title) title.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (100kB) | Preview
Preview	Text (Abstrak) abstrak_watermark-2.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (374kB) | Preview
Preview	Text (ToC) Toc Daftar isi_watermark.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (424kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1) chapter1_watermark.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
	Text (Chapter2) chapter2_watermark.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (Chapter3) chapter3_watermark.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (746kB)
	Text (Chapter4) chapter4_watermark.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (Chapter5) chapter5_watermark.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (281kB)
Preview	Text (Bibliography) bibbliography_watermark.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (415kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sahnya suatu perkawinan ditentukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan beda agama belum jelas mengatur pernikahan beda agama secara rinci. Walaupun demikian dalam kenyataannya masih ada terjadi perkawinan beda agama. Banyak kasus-kasus yang terjadi didalam masyarakat seperti Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby mengenai permohonan izin perkawinan beda agama antara pemeluk agama islam dan Kristen. Penulis akan melakukan penelitian tentang realisasi penetapan hakim yang terhadap perkawinan beda agama agar disahkan di Indonesia berdasarkan peraturan Perundang– undangan yang berlaku dan pengaturan hukum jika terjadi perceraian dalam perkawinan beda agama. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah normatif empiris, merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap kasus hukum dan sistematika hukum. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama adalah karena dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas dan jelas tentang perkawinan beda agama sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda- beda dalam masyarakat. Hakim harus berpedoman memberikan rasa keadilan kepada setiap perkara, demikian memberikan kepastian hukum sehingga mempunyai kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pengaturan hukum jika terjadi perceraian beda agama harus diperhatikan agama masing-masing pasangan dan tata cara yang digunakan dalam melangsungkan pernikahan. Bagi pasangan yang memilih untuk menundukkan diri terhadap agama salah satu pasangan maka konsekuensinya adalah, apabila tunduk terhadap agama Islam maka pernikahan akan dilakukan secara Islam yang akan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan apabila terjadi perceraian yang berhak menanganinya adalah Pengadilan Agama. Dalam penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, para pihak tidak berpindah agamanya dan mencatatkan perkawinan di pencatatan sipil, sehingga jika proses gugatan perceraian masuk ke dalam pengadilan agama, maka hakim akan menolak dan menyatakan bahwa perkara ini bukan termasuk dalam kewenangannya karena pernikahan dilakukan dengan dicatatkan saja dan tidak melakukan pernikahan secara agama. / Marriage according to Law Number 1 of 1974 is not just a legal act that has legal consequences. But it is also a religious act, so the validity of a marriage is determined according to the religion and beliefs of each person who performs the marriage. With the enactment of Law No. 1 of 1974, interfaith marriage has not clearly regulated interfaith marriage in detail. However, in reality there are still interfaith marriages. Many cases occur in the community such as the Surabaya District Court Determination Number 916/Pdt.P/2022/PN. Sby regarding the application for interfaith marriage permits between Muslims and Christians. The purpose of this study is to determine the realization of the judge's determination on interfaith marriages to be legalized in Indonesia based on applicable laws and regulations and legal arrangements in the event of divorce in interfaith marriages. The type of research used in research is empirical normative, is a combination of normative legal approaches with the addition of various empirical elements. This research uses an approach to case law and legal systematics. The realization of the judge's determination in ordering the civil registry to register interfaith marriages begins with a marriage process according to their respective religions, but if one of the parties does not submit his religion temporarily, he will apply for a determination to the judge so that the interfaith marriage can be registered in civil mutilation. The main consideration of judges in granting requests for interfaith marriage is because the Marriage Law does not regulate clearly and clearly about interfaith marriage, giving rise to different interpretations in society. Legal arrangements in the event of interfaith divorce must be considered the religion of each spouse and the ordinances used in conducting marriages. on determination Number 916/Pdt.P/2022/PN. Sby, the parties did not convert and registered the marriage in the civil registry, so it will be the authority of the District Court in the divorce process.

Actions (login required)

View Item