Kedudukan hukum korban orang akibat video viral asusila

Azzaprilia, Tirza (2023) Kedudukan hukum korban orang akibat video viral asusila. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Title) Title.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (161kB) | Preview
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (273kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (476kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (Chapter3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (762kB)
	Text (Chapter4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (Chapter5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (340kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (794kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Kedudukan Hukum Korban Orang Akibat Video Viral Asusila INTISARI Oleh: Tirza Azzaprilia Kasus Baiq Nuril, dan Gisel menyoroti ketidakadilan yang dialami mereka sebagai korban yang ditetapkan sebagai pelaku dalam video viral asusila. Ketidakpastian hukum terlihat jelas dalam mengenali status korban dan memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi mereka, terutama berkenaan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mencakup Undang-Undang Pornografi. Baiq Nuril dan Gisel terjebak kasus hukum karena konten asusila yang disebarkan oleh orang lain. Permasalahan penelitian adalah bagaimana kedudukan hukum orang sebagai korban dari video viral yang berkonten asusila? dan bagaimana perlindungan hukum korban orang akibat video viral asusila?. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah hukum perihal perlakuan hukum terhadap korban dalam kasus video viral berkonten asusila dan untuk mengembangkan ilmu hukum dalam melindungi korban dalam situasi tersebut. Metode penelitian adalah penelitian normatif empiris, melalui studi pustaka dan wawancara dengan dua narasumber dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber), Bareskrim Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 27 (1) UU ITE memiliki kelemahan dalam menentukan status korban dan pelaku dalam tindak pidana ITE bermuatan asusila (Pornografi). Implementasi UU ITE menghadapi tantangan penafsiran terlalu luas, risiko penyalahgunaan, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di masyarakat dan penegak hukum, serta kendala geografis bagi korban. Kesimpulan dari penelitian adalah kepastian hukum menjadi kabur ketika menentukan status korban video asusila, karena lebih banyak perhatian diberikan pada menyalahkan korban daripada menghukum pelaku sebenarnya. Kepastian hukum sulit terwujud untuk memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi para korban, karena tidak ada pemisahan antara aturan yang mengatur konten pornografi untuk kepentingan pribadi dan pelanggarannya, yang akhirnya merugikan keadilan bagi korban video asusila yang sebenarnya tidak bermaksud untuk melanggar dan menyebarkan secara publik. Pasal 27 (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE perlu direvisi untuk mengakomodasi aturan terhadap pelanggaran komersil dan privasi. Selain itu, kolaborasi antara UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi diperlukan dalam menyediakan perlindungan hukum yang komprehensif dan tepat bagi para korban. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Korban, Video Viral Asusila Referensi: 46 (1971-2022)/ Legal Status of Victims of Immoral Viral Videos ABSTRACT By: Tirza Azzaprilia The cases of Baiq Nuril and Gisel highlight the injustice they experienced as victims who were identified as perpetrators in an immoral viral video. Legal uncertainty is evident in recognizing the status of victims and providing appropriate legal protection for them, especially with regard to the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law) which includes the Pornography Law. Baiq Nuril and Gisel were trapped in a legal case because of immoral content that was spread by other people. The research problem is what is the legal position of a person as a victim of a viral video with immoral content? and how about legal protection for victims of immoral viral videos? This research aims to address legal issues regarding the legal treatment of victims in viral video cases with immoral content and to develop legal knowledge in protecting victims in these situations. The research method is empirical normative research, through literature studies and interviews with two informants from the Directorate of Cybercrime, Criminal Investigation Agency of Indonesian Police Force. The results of the study show that Article 27 (1) of the ITE Law has weaknesses in determining the status of victims and perpetrators in ITE crimes with immoral content (Pornography). The implementation of the ITE Law faces challenges of interpretation that is too broad, risks of abuse, lack of Human Resources (HR) in society and law enforcement, as well as geographic constraints for victims. The conclusion of the research is that legal certainty becomes blurred when determining the status of victims of immoral videos, because more attention is paid to blaming the victim than punishing the real perpetrators. Legal certainty is difficult to materialize in order to provide proper legal protection for victims, because there is no separation between the rules governing pornographic content for personal gain and its violations, which ultimately harms justice for victims of immoral videos that actually do not intend to violate and disseminate publicly. Article 27 (1) Law Number 19 of 2016 concerning ITE needs to be revised to accommodate rules against commercial and privacy violations. In addition, collaboration between Law Number 19 of 2016 concerning ITE and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography is needed in providing comprehensive and appropriate legal protection for victims. Key Words: Legal Status, Victims, Immoral Viral Videos References: 46 (1971-2022)

Actions (login required)

View Item