Tanggung jawab notaris terhadap akta pengalihan aset perseroan tanpa persetujuan rapat umum pemegang saham

Tulende, Theresa Bellafensia (2023) Tanggung jawab notaris terhadap akta pengalihan aset perseroan tanpa persetujuan rapat umum pemegang saham. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Title) Title.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (373kB) | Preview
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (246kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC_watermark.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (393kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (Chapter3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (Chapter5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (403kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (621kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices1_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 (untuk selanjutnya disebut UUPT) mempunyai 3 (tiga) organ Perseroan, yaitu Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS). Setiap organ mempunyai kewenangan masing-masing. Salah satu pihak yang mendukung jalannya suatu Perseroan adalah Notaris. Namun pada kenyataannya, masih ditemukan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh organ Perseroan yang tidak sesuai dengan UUPT dan melibatkan peran Notaris. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengadakan studi yang mendalam tentang keabsahan pengalihan aset Perseroan tanpa persetujuan RUPS dan untuk mengembangkan pengetahuan tentang tanggung jawab Notaris yang membuat akta perjanjian kesepakatan pengalihan aset Perseroan yang dibuat tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Penelitian ini menggunakan jenis Hukum Normatif Empiris kategori Juridical Case Study yang merujuk kepada peraturan-peraturan tertulis yang berlaku di Indonesia dan putusan pengadilan sebagai contoh kasus. Penelitian ini menggunakan data-data yang bersifat sekunder serta didukung dengan data primer berupa wawancara dengan narasumber terkait sesuai dengan topik penelitian. Penulis juga menggunakan Pendekatan Undang- Undang (statute approeach) dan Pendekatan Kasus (case approach). Hasil penelitian dari tesis ini adalah pengalihan aset yang dilakukan dengan dasar akta kesepakatan pengalihan aset yang dibuat dengan dokumen berupa surat kuasa yang ternyata palsu dan surat kuasa yang sudah dicabut tanpa persetujuan RUPS dan Dewan Komisaris tetap mengikat perseroan sepanjang pembeli beritikad baik. Kecuali dalam hal pengalihan saham, karena pengalihan saham merupakan tindakan perseorangan dan bukan perseroan maka tetap harus diganti rugi secara pribadi kepada pihak yang dirugikan. Notaris berperan sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Notaris hanya bertanggungjawab secara formil terhadap suatu dokumen yang diperlihatkan oleh penghadap. / Based on Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 has 3 (three) components, they are Directors, Board of Commissioners and General Meeting of Shareholders. Every component has its own authority. One of the stakeholders that has direct impact to a company is Notary. On the other hand, there are still several actions of stakeholders that are not running accordingly to the Limited Liability Company Law and unfortunately involving Notary. Thus, the objective of this research is to conduct a deep study about the validity of a Limited Liability Company’s assets diversion without having to go through General Meeting of Shareholders and also to develop further knowledge about the role and responsibility of Notary in making the deed of assets diversion without having General Meeting of Shareholders. This research is adopting an Empirical Normative Law, category Judicial Case Study that refers to the written regulations and laws that is adopted in Indonesia and court verdict as a case study. This research is adopting a secondary research method that also supported with primary method. The Author is also using statute approach and case approach. The outcome of this research is that assets diversion can be done without having to go through General Meeting of Shareholders. In other words, the role and responsibility of a Notary is to make authentic deeds and to validate certain documents.

Actions (login required)

View Item