Akibat hukum akta perjanjian kredit yang dibuat berdasarkan surat kuasa yang hanya mencantumkan jabatan penerima kuasa

Putri, Maharani Lolita Suseno (2023) Akibat hukum akta perjanjian kredit yang dibuat berdasarkan surat kuasa yang hanya mencantumkan jabatan penerima kuasa. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Title.pdf) Title.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (67kB) | Preview
Preview	Text (Abstract.pdf) Abstract.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (423kB) | Preview
Preview	Text (ToC.pdf) ToC.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (524kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1.pdf) Chapter1.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (469kB) | Preview
	Text (Chapter2.pdf) Chapter2.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (776kB)
	Text (Chapter3.pdf) Chapter3.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (353kB)
	Text (Chapter4.pdf) Chapter4.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (980kB)
	Text (Chapter5.pdf) Chapter5.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (455kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (551kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Dalam dinamika kehidupan masyarakat terkadang untuk melakukan perbuatan hukum tersebut subyek hukum tidak dapat melakukannya secara sendiri, sehingga dengan berjalannya waktu dengan kondisi ini kemudian muncul lembaga perwakilan atau kuasa yang diatur dalam Pasal 1972 KUHPerdata. Dalam hal mengenai pemberian kuasa, surat kuasa tidak hanya dilakukan dan diberikan kepada orang perorangan saja melainkan berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 98 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (“UUPT”) menegaskan yang pada intinya bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan. Pemberian kuasa dari direksi perusahaan kepada karyawan perusahaan dengan salah satu contoh bentuk kuasa bertindaknya yaitu untuk melakukan pengikatan kredit di hadapan Notaris berupa perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank dengan Calon Debitur. Di dalam melakukan penandatanganan perjanjian kredit dengan calon Debiturnya, sebuah Bank dapat diwakilkan oleh karyawannya yang bertindak berdasarkan surat kuasa dari Direksi. Surat kuasa yang harusnya dibuat dengan mencantumkan identitas secara jelas, namun pada praktiknya ditemukan identitas hanyalah berisi jabatan penerima kuasa. Tulisan ini bermaksud menelaah akibat hukum adanya praktik tersebut berdasarkan hukum Perdata di Indonesia serta akibat hukum terhadap akta perjanjian kredit tersebut. Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Penelitian Hukum Normatif – Empiris. Hasil penelitian adalah perjanjian kredit yang menggunakan surat kuasa dengan cara seperti itu dapat mengakibatkan batalnya perjanjian kredit yang disebabkan tidak memenuhi syarat subyektif sebuah perjanjian. / In the dynamics of people's lives, sometimes to carry out legal actions, legal subjects cannot do it themselves, so that over time, under these conditions, representative or proxy institutions appear as regulated in Article 1972 of the Civil Code. In the matter of granting a power of attorney, a power of attorney is not only made and given to individuals but based on Article 1 number 5 and Article 98 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“UUPT”) confirms that in essence the Board of Directors is a Company Organ that is authorized and fully responsible for managing the Company for the benefit of the Company, representing the Company both inside and outside the Court. The granting of power of attorney from company directors to company employees with one example of the form of power of action is to bind credit before a Notary in the form of a credit agreement entered into by the Bank with the Prospective Debtor. In signing a credit agreement with a prospective debtor, a bank can be represented by its employees acting on the basis of a power of attorney from the Board of Directors. A power of attorney that should be made clearly states the identity, but in practice it is found that the identity only contains the position of the person in charge of the power of attorney. This paper intends to examine the legal consequences of this practice based on Indonesian civil law and the legal consequences of the credit agreement deed. This type of research was conducted using Normative Legal Research - Empirical. The result of the research is that a credit agreement using a power of attorney in such a way can result in the cancellation of the credit agreement due to the subjective requirements of an agreement not being met.

Actions (login required)

View Item