Kepastian hukum atas kewajiban menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam menghitung penghasilan kena pajak

Nainggolan, Saka Marlinang (2023) Kepastian hukum atas kewajiban menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam menghitung penghasilan kena pajak. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Title) Title.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (131kB) | Preview
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (209kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (189kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (322kB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (477kB)
	Text (Chapter3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (263kB)
	Text (Chapter4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (428kB)
	Text (Chapter5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (199kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (242kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Perbedaan penafsiran antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Wajib Pajak seperti perbedaan penafsiran mengenai “Pembukuan Terpisah” berdampak pada perbedaan perhitungan jumlah pajak terutang antara DJP dan Wajib Pajak, dan juga adanya putusan yang berbeda dengan kasus yang sama, sehingga terjadi disparitas yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum atas kewajiban menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak dan bagaimana upaya Wajib Pajak untuk memperoleh kepastian hukum dalam melakukan kewajiban menghitung Pajak Penghasilan Kena Pajak sehubungan dengan pokok sengketa pembukuan terpisah Pasal 27 (1) PP-94/2010. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan didukung yuridis empiris. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pertama kepastian hukum atas kewajiban menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam menghitung penghasilan kena pajak tidak terwujud, sehingga menyebabkan disparitas putusan Pengadilan Pajak. Hal tersebut dikarenakan tiga faktor, yaitu pada elemen struktur, hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif. Pada elemen substansi, adanya kekaburan norma dalam pengaturan pembukuan antara Pasal 28 Undang-Undang KUP dengan Pasal 27 PP-94/2010. Pada elemen budaya, kurang patuhnya petugas DJP terhadap hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga norma Pembukuan dengan Pembukuan Terpisah menjadi multi tafsir dan mengakibatkan sengketa perpajakan. Dengan tidak adanya kepastian hukum, perbedaan penafsiran atas kewajiban menyelenggarakan pembukuan terpisah juga berdampak pada perbedaan dalam menghitung jumlah Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Kedua, upaya wajib pajak untuk memperoleh kepastian hukum dalam melakukan kewajiban menghitung Pajak Penghasilan Kena Pajak sehubungan dengan pokok sengketa pembukuan terpisah Pasal 27 ayat (1) PP-94/2010 adalah dengan menempuh Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, baik dengan prosedur acara biasa selama 6 (enam) bulan atau dengan putusan melalui acara cepat selama 1 (satu) bulan. Upaya lainnya adalah dengan prosedur uji materiil atau judicial review Pasal 27 ayat (1) PP-94/2010 ke Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang. / Differences in interpretation between the Directorate General of Tax (DGT) and taxpayers such as differences in interpretation regarding "Separate Bookkeeping" have an impact on differences in the calculation of the amount of tax payable between the DGT and taxpayers, as well as different decisions in the same case, resulting in disparities that create legal uncertainty for taxpayers. The formulation of the problem in this study is how is the legal certainty for the obligation to keep bookkeeping separately in calculating Taxable Income and what are the efforts of the Taxpayer to obtain legal certainty in carrying out the obligation to calculate the Taxable Income Tax in connection with the subject matter of separate bookkeeping disputes Article 27 (1) PP-94/2010. This study uses normative juridical methods supported by empirical juridical. The conclusion from this study is that first, legal certainty over the obligation to keep bookkeeping separately in calculating taxable income does not materialize, causing a disparity in the Tax Court's decision. This is due to three factors, namely in the structural elements, judges in examining civil cases are passive. In terms of substantive law, there is a blurring of norms in bookkeeping arrangements between Article 28 of the KUP Law and Article 27 PP-94/2010. Regarding the cultural element, the DGT's lack of compliance with the hierarchy of applicable laws and regulations, so that the norms of Bookkeeping with Separate Bookkeeping become multiple interpretations and result in tax disputes. In the absence of legal certainty, differences in interpretation of the obligation to maintain separate bookkeeping also have an impact on differences in calculating the amount of Taxable Income as a basis for calculating tax payable as stipulated in Article 17 of the Income Tax Law. Second, efforts by taxpayers to obtain legal certainty in carrying out the obligation to calculate Taxable Income in connection with the subject matter of separate bookkeeping disputes Article 27 paragraph (1) PP-94/2010 are by taking a Judicial Review to the Supreme Court, either with the usual procedural procedure for 6 (six) months or by decision through express proceedings for 1 (one) month. Another effort is the procedure for judicial review of Article 27 paragraph (1) PP-94/2010 to the Supreme Court as a state institution that has the authority to review statutory regulations under laws against laws.

Actions (login required)

View Item