penegakan hukum Kepabeanan terhadap penyelundupan hewan impor ayam (studi putusan PN nomor 72/Pid.B/2021/PN.KSP)

Kurniawan, Jeffry (2023) penegakan hukum Kepabeanan terhadap penyelundupan hewan impor ayam (studi putusan PN nomor 72/Pid.B/2021/PN.KSP). Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Title) Title.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (212kB) | Preview
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (383kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Chapter1) Chapter1.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter2.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (Chapter3) Chapter3.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter4) Chapter4.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (Chapter5) Chapter5.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (468kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (787kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (7MB)

Abstract

This study aims to determine the enforcement of customs law against perpetrators of imported smuggling crimes and judges' considerations in imported animal smuggling in cases number 72/Pid.B/2021/PN.Kuala Simpang. This research was conducted using normative juridical research, which is carried out by analyzing library materials such as positive legal norms, court decisions that have permanent legal force, and doctrines or opinions of scholars who have a connection to the issues discussed. This research was conducted by analyzing secondary data : Decision of Pengadilan Negeri Kuala Simpang case number 72/Pid.B/2021/PN.Kuala Simpang throught the Directory of Decisions of The Supreme Court of Republic Indonesia (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia) and followed by analyzing secondary data which includes secondary and tertiary legal materials. The data collection method in this research is carried out through library studies on court decisions, legal products, books related to the problems being studied. The type of research approach used in this research is a qualitative research approach by collecting, analyzing and describing primary data and secondary data. The data obtained and collected uses a type of descriptive data analysis to obtain answers to the problems being studied. The discussion in this study outlines that the prosecution of smuggling of imported goods has been regulated and contained in Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 regarding Customs. The Customs Law authorizes the Directorate General of Customs and Excise to take action against smuggling for both import and export. The act of smuggling both export and import is regulated in Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs in Article 102 to Article 102 A. Then in this study the author analyzes the judge's consideration of the perpetrators of the crime of smuggling imports in the case 72/Pid.B/2021/PN.Kuala Simpang. That the defendant in this case has fulfilled the elements of being a perpetrator of the crime of smuggling Imports and does not comply with the provisions of the Customs Law. With the consideration of the judge in the case relating to Article 7A paragraph 2, Article 102 of Law Number 17 Year 2006 regarding Customs and referring to article 1 paragraph 5, article 2 and article 7 paragraphs 1 and 2 of the Minister of Finance Regulation Number 158/PMK.04.2017 Regarding the Procedure for Submitting Notification of the Arrival Plan of Transport Facilities, Arrival Manifests and Departure Manifests of Transport Facilities./ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum kepabeanan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan impor dan pertimbangan hakim pada kasus penyelundupan hewan impor ayam dalam perkara Putusan Negeri Nomor 72/Pid.B/2021/PN.Kuala Simpang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang dilakukan dengan menganalisis bahan kepustakaan seperti norma hukum positif, keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan doktrin atau pendapat para sarjana yang memiliki kaitan terhadap masalah yang dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data sekunder yakni Putusan Pengadilan Negeri Nomor 72/Pid.B/2021/PN.KSP melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan yang meliputi bahan sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi keputsakaan pada putusan pengadilan, produk hukum, buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Jenis pendekatan penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan, menganalisa dan menguraikan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dan dikumpulkan menggunakan jenis analisis data deskpritif untuk memperoleh jawaban atas suatu permasalahan yang sedang diteliti. Pembahasan pada penelitian ini menguraikan bahwa penindakan mengenai penyelundupan barang Impor telah diatur dan termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-Undang Kepabeanan tersebut memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan penindakan terhadap tindakan penyelundupan baik impor dan ekspor. Penindakan Penyelundupan baik ekspor maupun impor yang merupakan suatu tindak pidana telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan pada pasal 102 hingga Pasal 102 A. Kemudian pada penelitian ini penulis menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan impor pada perkara dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 72/Pid.B/2021/PN.KSP. Bahwa terdakwa dalam perkara tersebut telah memenuhi unsur sebagai pelaku tindak pidana penyelundupan Impor dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Kepabeanan. Dengan pertimbangan hakim pada perkara tersebut berkaitan dengan pasal 7A ayat 2, pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan merujuk pada pasal 1 ayat 5, pasal 2 dan pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04.2017 Tentang TataLaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.

Actions (login required)

View Item