perjanjian pranikah tentang pembagian harta ditinjau dari hukum perkawinan Indonesia (studi putusan nomor 1600/pdt.g/2020/pa. Medan)

Elaine, Natasha (2023) perjanjian pranikah tentang pembagian harta ditinjau dari hukum perkawinan Indonesia (studi putusan nomor 1600/pdt.g/2020/pa. Medan). Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Title) Title.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (60kB) | Preview
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (211kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (310kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (986kB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (Chapter3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (559kB)
	Text (Chapter4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (5MB)
	Text (Chapter5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (299kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (305kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (32MB)

Abstract

Marriage regulated in Law no. 1 of 1974 concerning Marriage (Marriage Law) establishes the smallest community, namely the family in taking legal action during marriage, one of which is through a prenuptial agreement. This study aims to find out the importance of prenuptial agreements for marriages of Indonesian citizens, arrangements regarding the separation of marital assets after marriage ties and legal analysis of cases in Decision Number 1600/Pdt.G/2020/PA. Medan in terms of Marriage Law. The research method used is normative research, namely legal research conducted by examining literature or secondary data. The data collection was carried out using library techniques, namely studying related laws and using related literature. While the data analysis used is qualitative, which describes the data in the form of sentences that are arranged systematically, clearly and in detail which are then interpreted to obtain a conclusion. The results of the study found that first. the importance of prenuptial agreements for marriages of Indonesian citizens, namely because prenuptial agreements have good goals and benefits, namely as a preventive measure in the event of a divorce, because making a prenuptial agreement will make it easier to distribute assets. Second, the regulation regarding the separation of marital assets after the marriage bond is established is regulated in Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law and Article 87 paragraph (1) KHI. If it is related to the considerations of the Panel of Judges in Decision Number 1600/Pdt.G/2020/PA. Medan, only 2 objects of the case were declared acceptable as joint property. Legal analysis of cases in Decision Number 1600/Pdt.G/2020/PA. Medan in terms of Marriage Law in Decision Number 1600/Pdt.G/2020/PA. Medan, it is evident from the facts proven at trial that the wife (Plaintiff) has difficulty proving her own assets starting from the ownership of assets that are not in her name and also does not know for sure how she obtained, bought and has documentary evidence for the object of the case. / Perkawinan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) membentuk masyarakat terkecil yaitu keluarga dalam mengambil tindakan hukum selama melakukan pernikahan yang salah satunya melalui perjanjian pranikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya perjanjian pranikah pada pernikahan warga negara Indonesia, pengaturan tentang pemisahan harta perkawinan setelah adanya ikatan pernikahan, dan analisis hukum Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2020/PA. Medan ditinjau dari UU Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan yaitu mengkaji undang-undang terkait dan menggunakan literatur terkait. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Hasil penelitian ditemukan bahwa pertama. pentingnya perjanjian pranikah pada pernikahan warga negara Indonesia yakni karena perjanjian pranikah mempunyai tujuan dan manfaat yang baik yaitu sebagai tindakan preventif apabila terjadi perceraian, karena dengan dibuatnya perjanjian pranikah akan mempermudah pembagian harta gono gini. Kedua, Pengaturan tentang pemisahan harta perkawinan setelah adanya ikatan pernikahan diatur di dalam Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 87 ayat (1) KHI. Jika dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim di dalam Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2020/PA. Medan hanya 2 objek perkara yang dinyatakan dapat diterima sebagai harta bersama. Analisis hukum terhadap kasus dalam Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2020/PA. Medan ditinjau dari UU Perkawinan pada Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2020/PA. Medan, terbukti dari fakta-fakta yang terbukti di persidangan bahwa Istri (Penggugat) kesulitan membuktikan harta bawaan mulai dari kepemilikan harta yang bukan atas namanya dan juga tidak mengetahui pasti bagaimana ia memperoleh, membeli dan mempunyai bukti surat atas objek perkara tersebut.

Actions (login required)

View Item