Pelindungan kepemilikan tanah pertanian ditinjau dari kebijakan landreform larangan pemilikan dan penguasaan tanah pertanian melampaui batas = Agriculture land ownership protection based on landreform policy agriculture land ownership and control limitation

Pratiwi, Sarita Ayu (2019) Pelindungan kepemilikan tanah pertanian ditinjau dari kebijakan landreform larangan pemilikan dan penguasaan tanah pertanian melampaui batas = Agriculture land ownership protection based on landreform policy agriculture land ownership and control limitation. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

Full text not available from this repository.

Abstract

Tujuan dari kebijakan landreform (Reforma Agraria) adalah sebagai pembuka jalan untuk memberikan keadilan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat terutama petani. Selain itu juga bertujuan untuk membatasi penguasaan tanah pada pihak tertentu saja di Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan dasar pelaksanaan landreform bertujuan untuk melindungi petani yang tidak memiliki tanah kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya Undang-Undang No.56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Dengan berlakunya peraturan ini, Pemerintah Indonesia mengatur pula ketentuan maksimum penguasaan tanah. Kepemilikan tanah yang melebihi batas akan diambil alih oleh Pemerintah untuk didistribusikan kepada petani yang tidak bertanah dan sebagai gantinya akan diberikan ganti kerugian. Tetapi pemilik kelebihan tanah yang kehilangan sebagian tanahnya juga perlu dilindungi sehingga tujuan dari kebijakan landreform dapat tercapai. / Landreform Policy is prerequisite to realizing justice in an effort to improve walfare especially the farmers and also reducing landlord who dominate majority land ownership in Indonesia. Agrarian Law (UUPA) as the framework of landreform also aiming to protect landless farmers trough Act No.56/Prp/1960 on Agricurtural Land Area Determination. With this regulation, Indonesian Government also oversee maximum area of agriculture land that can be owned. Landowner who have land excess will be confiscate by Government to be distributed for the landless farmers and receiving compensation. However the landowner who lost part of their land by this policy also need to be protected so as the landreform purpose can be accomplished.

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Pratiwi, Sarita AyuNIM01656170028UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
Thesis advisorSihombing, Irene EkaUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Additional Information: T 56-17 PRA p ; 31001000093584
Uncontrolled Keywords: Reforma Agraria, Tanah, Pertanian
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Current > Faculty/School - UPH Karawaci > Faculty of Law > Master of Notary
Depositing User: Stefanus Tanjung
Date Deposited: 26 Oct 2023 09:02
Last Modified: 26 Oct 2023 09:05
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/58530

Actions (login required)

View Item View Item