Analisis hukum pidana tentang LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender)

Husin, Mercy B.J. (2019) Analisis hukum pidana tentang LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender). Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title.pdf) SAMPUL.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (472kB)
Preview	Text (Abstract.pdf) ABSTRACT.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (10kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1.pdf) Bab-1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (428kB) | Preview
	Text (Chapter2.pdf) Bab-2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (637kB)
	Text (Chapter3.pdf) Bab-3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (450kB)
	Text (Chapter4.pdf) Bab-4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (303kB)
Preview	Text (Bibliography.pdf) Pustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (419kB) | Preview

Abstract

LGBT merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Dimana hal tersebut merupakan hal yang masih tabu di Indonesia. Belum ada Undang-Undang yang mengtur tentang LGBT di Indonesia, namun Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2005 tentang Larangan Maksiat dalam Kabupaten Musi Banyuasin dan pada Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penindakan Penyakit Masyarakat telah mengatur tentang LGBT. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dikatakan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Selain itu juga tidak boleh adanya diskriminasi kepada siapapun tanpa terkecuali. Rumusan masalah ini adalah menegnai apakah larangan LGBT pada kedua Peraturan Daerah tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan yuridis normative yang selanjutnya di analisis menggunakan metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2005 tentang Larangan Maksiat dalam Kabupaten Musi Banyuasin dan pada Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penindakan Penyakit Masyarakat bukan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Disarankan agar Pemerintah Republik Indonesia mengkriminalisasi LGBT sebagi tindak pidana. / LGBT stands for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender. Where this is a matter that is still taboo in Indonesia. There has been no Law that regulates LGBT in Indonesia, but the Regional Regulation of Musi Banyuasin Regency Number 13 of 2005 concerning Prohibition in the District of Musi Banyuasin and concerning the Padang Panjang Regional Regulation Number 9 of 2010 concerning changes to the regulation of Padang Panjang City Government Number 3 of 2004 concerning Prevention, Eradication, and Enforcement of Community Diseases has been published about LGBT. While in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, it is agreed that every human being has the same freedom and position before the law. In addition, there should also be no restrictions for those who are no exception. The formulation of this problem is to confirm whether the LGBT ban on these two Regional Regulations is a violation of human rights. The methodology used in this study uses normative juridical which is then analyzed using the deduction method. Based on the results of research and discussion on the Regional Regulation of Musi Banyuasin District Number 13 of 2005 concerning Prohibition in the District of Musi Banyuasin and the Regional Regulation of Padang Panjang City Number 9 of 2010 concerning changes to the Regional Regulation of Padang City Number 3 of 2004 concerning Prevention, Eradication and Enforcement Community Disease is not a violation of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Issued so that the Government of the Republic of Indonesia criminalizes LGBT as a criminal offense.

Actions (login required)

View Item