Penjarahan minimarket dalam kondisi pasca bencana alam di Palu ditinjau dari kitab Undang-Undang hukum pidana

Putri, Shella Noerma Sari (2019) Penjarahan minimarket dalam kondisi pasca bencana alam di Palu ditinjau dari kitab Undang-Undang hukum pidana. Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title.pdf) Sampul.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
Preview	Text (Abstract.pdf) Abstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (713kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1.pdf) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (120kB) | Preview
	Text (Chapter2.pdf) BAB II Shella.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (220kB)
	Text (Chapter3.pdf) BAB III Shella.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (112kB)
	Text (Chapter4.pdf) BAB IV Shella.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (52kB)
Preview	Text (Bibliography.pdf) Daftar Pustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (544kB) | Preview

Abstract

Keadaan pasca bencana alam merupakan suatu keadaan darurat bagi masyarakat yang pastinya menimbulkan panik dan keresahan. Sering kali pada Saat-saat demikian, masyarakat kekurangan bahan primer untuk kelangsungan hidupnya, oleh sebab itu terjadilah perbuatan penjarahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada tahun 2018 terjadi bencana alam gempa bumi 7.7 SR di Sulawesi Tengah tepatnya di Kota Palu dan Donggala. Akibat gempa tersebut, warga Palu yang mengalami kekurangan bahan primer melakukan tindakan penjarahan terhadap sejumlah minimarket, apotek, gudang, dan tempat-tempat lainnya. Penjarahan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang melalui Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP yaitu termasuk perbuatan pencurian. Namun, penjarahan yang dilakukan pasca bencana alam dengan alasan untuk bertahan hidup apakah juga termasuk perbuatan pencurian atau tidak. Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui apakah pencurian atau penjarahan yang terjadi di Kota Palu dan Donggala, merupakan perbuatan pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil dari analisis tugas ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam penjarahan bahan pangan dan pakaian yang dilakukan untuk bertahan hidup dan penjarahan barang-barang lain untuk menguntungkan diri sendiri. Dengan demikian, para pelaku penjarahan yang mengambil barang-barang elektronik dan barang Jain yang bukan makanan dapat dikenakan pidana penjara sesuai dengan pasal-pasal KUHP yang berlaku bagi perbuatan mereka. / Post natural disasters is a state of emergency for the people who has been affected by it which will induce panic and restlessness. Often times, the people have no resources to keep them alive, especially food and other basic needs to live would loot to fulfill those needs. In 2018 a 7.7 RS earthquake happened in Central Sulawes, Palu and Donggalai. The aftermath left the people of Palu in need of basic resources to keep them alive and they resorted to looting minimarkets, apothecary, storages, and several other places. Looting is a crime according to KUHP Article 362 till 367 which falls under theft. However, looting done post natural disasters is done to keep oneself alive, so does it still fall under the category of crime. The purpose of this final project is to know wheter the stealing or looting that happened in Palu dan Donggala counts as crime according to Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. The result of the analysis done shows that there’s a difference between looting food and clothes to survive and looting for one’s own gain. Therefore, the perpetrators of the looting who took electronics and other things not related to food and clothes can be criminalized as written on KUHP according to what they have done.

Actions (login required)

View Item