Perlindungan hukum bagi debitur Fintech yang dirugikan oleh penggunaan jasa debtcollector ditinjau dari Undang-Undang no 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan

Tanoko, Imanuel Robert (2019) Perlindungan hukum bagi debitur Fintech yang dirugikan oleh penggunaan jasa debtcollector ditinjau dari Undang-Undang no 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title.pdf) SAMPUL.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (831kB)
Preview	Text (Abstract.pdf) Abstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (92kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1.pdf) Bab-1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (558kB) | Preview
	Text (Chapter2.pdf) Bab-2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (556kB)
	Text (Chapter3.pdf) Bab-3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (307kB)
	Text (Chapter4.pdf) Bab-4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (90kB)
Preview	Text (Bibliography.pdf) Pustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (121kB) | Preview

Abstract

Perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat segala sesuatu lebih mudah. Oleh karena perkembangan yang sangat cepat tersebut banyak kebutuhan manusia yang semakin banyak yang harus dipenuhi, oleh karena itu masyarakat memerlukan uang tambahan. Masyarakat lebih memilih melakukan pinjaman uang secara online dikarenakan lebih cepat dan lebih mudah. Masyarakat melakukan pinjaman online kepada penyelenggara fintech peer to peer lending dikarenakan keutungan dari pinjaman online ini tidak memerlukan jaminan uang atau benda berharga lainya namun hanya membutuhkan informasi data diri si peminjam. Namun sebagian konsumen fintech yang melakukan pinjaman online fintech peer to peer lending tersebut justru mengeluh dikarenakan banyak kerugianya juga. Sebagian konsumen fintech tersebut mengeluhkan dikarenakan mendapatkan teror, mendapatkan ancaman dan selain itu perusahaan fintech tersebut menggunakan jasa debtcollector yang melakukan tindakan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan seperti mendatangi kantor konsumen fintech ataupun melakukan penagihan dengan nada ancaman. Penelitian ini membahas tentang Upaya Upaya Hukum Bagi Konsumen Yang Merasa Dirugikan Oleh Penggunaan Jasa Debtcollector Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Fintech. Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif dimana pengolahan bahan hukum sebagian besar dilakukan seacar studi pustaka. Penelitian ini bertujuan pada pentingnya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur fintech yang merasa dirugikan oleh penggunaan jasa debtcollector yang dilakukan oleh perusahaan fintech. Upaya hukum yang dimaksud adalah upaya yang perlu dilakukan oleh debitur fintech untuk mendapatkan keadilan atas kerugian yang diterimanya dari penggunaan jasa debtcollector tersebut. POJK Nomor 77 tahun 2016 hanya mengatur tentang sanksi administratif saja hal itu diatur didalam pasal 47 POJK Nomor 77 tahun 2016 namun didalam POJK Nomor 77 tahun 2016 tidak mengatur tentang hukuman pidana bagi penyelenggara yang melakukan tindakan perbuatan melawan hukum. / The rapid development of technology makes things easier. Because of this rapid development many human needs are increasingly to be met, therefore the community needs additional money. People prefer to make money loans online because it is faster and easier. Communities make loans online to peer to peer lending providers because the benefits of this online loan do not require money collateral or other valuable objects but only require the borrower's personal data information. However, some fintech consumers who make online fintech peer to peer lending loans actually complain because there are many disadvantages too. Some of the fintech consumers complained about getting terror, getting threats and besides, the fintech company used the services of a debt collector who took actions that should not have been done such as visiting fintech consumer offices or billing with threatening tones. This study discusses Legal Efforts for Consumers Who Feel Harmed by the Use of DebtCollector Services Conducted by Fintech Companies. This study uses Normative Juridical research in which the processing of legal materials is mostly carried out in a literature study. This study aims at the importance of legal remedies that can be done by fintech debtors who feel disadvantaged by the use of debtcollector services performed by fintech companies. The legal remedy referred to is the effort that needs to be done by the fintech debtor to obtain justice for the losses received from the use of the debtcollector service. POJK Number 77 year 2016 only regulates administrative sanctions only it is regulated in article 47 POJK Number 77 year 2016 but in POJK Number 77 year 2016 it does not regulate criminal penalties for organizers who commit acts against the law.

Actions (login required)

View Item