Pembelaan diri advokat terdakwa tindak pidana korupsi e-KTP dari segi pandang UU no 18 tahun 2003 dan UU no 31 tahun 1999

Dude, Ismi Zhafirah (2018) Pembelaan diri advokat terdakwa tindak pidana korupsi e-KTP dari segi pandang UU no 18 tahun 2003 dan UU no 31 tahun 1999. Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title.pdf) SAMPUL.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
Preview	Text (Abstract.pdf) ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (88kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1.pdf) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (173kB) | Preview
	Text (Chapter2.pdf) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (436kB)
	Text (Chapter3.pdf) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (177kB)
	Text (Chapter4.pdf) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (84kB)
Preview	Text (Bibliography.pdf) DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (86kB) | Preview

Abstract

Korupsi merupakan salah satu hal yang sangat merugikan keuangan negara dan akan perlahan-lahan menghancurkan negara. berbagai macam tindak pidana korupsi mulai dari korupsi secara langsung mengambil uang negara ada pula korupsi secara tidak langsung yang dimana tindakan tersebut tetap merugikan negara. salah satu contoh perbuatan korupsi tidak langsung adalah perbuatan frederich yunadi. berawal dari viralnya kasus mangkirnya tersangka korupsi Proyek e-ktp setya novanto dari panggilan KPK yang dimana akhirnya menyeret kuasa hukumnya juga yaitu frederich yunadi menjadi tersangka karena dianggap menghalang-halangi proses pemeriksaan terhadap tersangka korupsi. Karena ditetapkan menjadi tersangka Frederich yunadi kemudian meminta perlindungan hak imunitas advokat seperti yang tercantum dalam undang-undang advokat pasal 16 untuk melindungi semua perbuatannya dalam membela kliennya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai apakah tindakan advokat Frederich Yunadi yang didakwah melakukan obstruction of justice pasal 21 undang-undang TPK dapat dilindungi hak imunitas pasal 16 undang-undang advokat.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.Bahan yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan badan hukum sekunder.Selanjutnya dilakukan analisis dengan metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa perbuatan dari Frederich Yunadi yang menghalang￾halangi proses pemeriksaan terhadap tersangka korupsi tidak dapat dilindungi oleh hak imunitas pasal 16 undang-undang advokat. disarankan untuk para advokat agar dalam menjalankan tugasnya tetap berdasarkan hukum yang berlaku. / Corruption is one of the things that is very detrimental to the state's finances and will slowly destroy the country. various corruption acts ranging from corruption directly take state money there is also corruption indirectly where the action is still detrimental to the state. one example of indirect corruption is the act of frederich yunadi. started from the virtue of the defendant's mistaken case of corruption The e-ktp project setya novanto from the KPK call which eventually dragged its legal counsel also frederich yunadi become a suspect because it is considered obstructing the process of examination of the suspect of corruption. Because it was designated a suspect Frederich yunadi then asked for protection of immunity rights advocate as stated in the law advocate article 16 to protect all his actions in defending his client. The formulation of the problem in this research is about whether the action of advocate Frederich Yunadi who was prosecuted to obstruction of justice article 21 of TPK law can be protected the right of immunity article 16 law advocate. This research uses normative juridical approach. Materials used include primary legal materials and secondary legal entities. Furthermore, the analysis is done by deduction method. Based on the results of research and discussion, it is concluded that the actions of Frederich Yunadi which obstruct the process of examination of suspects of corruption can not be protected by the right of immunity article 16 law advocate. it is advisable for advocates to carry out their duties in accordance with applicable law.

Actions (login required)

View Item