Penenggelaman kapal asing pelaku "illegal fishing" sebagai bentuk sanksi administratif

Koraag, Johanes Fabou Putera (2016) Penenggelaman kapal asing pelaku "illegal fishing" sebagai bentuk sanksi administratif. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img] Text (Title.pdf)
Sampul.pdf
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (2MB)
[img]
Preview
Text (Abstract.pdf)
Abstrak.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (88kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Chapter1.pdf)
BAB 1.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (248kB) | Preview
[img] Text (Chapter2.pdf)
BAB 2.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (236kB)
[img] Text (Chapter3.pdf)
BAB 3.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (217kB)
[img] Text (Chapter4.pdf)
BAB 4.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (151kB)
[img]
Preview
Text (Bibliography.pdf)
Daftar Pustaka.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (99kB) | Preview

Abstract

Indonesia adalah Negara Kepulauan terbesar yang dikelilingi lautan luas dengan garis pantai yang panjang. Luas laut Indonesia sekitar 75 persen dari total luas wilayahnya, terdiri dari 3,1 juta kilometer (km) persegi laut teritorial dan 2,7 juta km persegi laut Zona Ekonomi Eksklusif. Sementara luas daratan 1,9 juta km persegi berupa lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai lebih dari 81.000 km. Wilayah itu terentang sepanjang 64.000 km dari barat ke timur, hampir seperenam keliling khatulistiwa Bumi. Dari utara ke selatan, wilayah Indonesia terbentang sejauh 2.500 km. Laut Indonesia juga terbuka, berhadapan dengan Samudera Hindia, Samudera Pasifik, dan Laut Tiongkok Selatan. Dengan tiga Alur Laut Kepulauan (ALKI), Indonesia menjadi pelintasan pelayaran antar benua, bahkan Selat Malaka menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk dunia. Kondisi itu membuat perairan Indonesia rentan. Tak hanya dari pencurian ikan dan sumber daya kelautan lain, tapi juga melintasnya kapal-kapal ilegal, baik kapal penyelundup, perompak, pembawa narkotika, pengangkut pencari suaka, maupun korban perdagangan manusia. Sebagai bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan Illegal Fishing, Pemerintah Indonesia telah mengundangkan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagai landasan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, yang di dalamnya memuat bentuk sanksi administratif yang diharapkan dapat memberikan efek jera kepada kapal�kapal berbendera asing yang melakukan Illegal Fishing di wilayah perairan Indonesia. Sanksi tersebut adalah pembakaran dan/atau penenggelaman kapal.

Item Type: Thesis (Masters)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Koraag, Johanes Fabou PuteraNIM90220140011UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
Thesis advisorSujatmoko, EmanuelUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Thesis advisorWidjiastuti, AgustinUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: negara kepulauan; illegal fishing; penegakan hukum; sanksi administratif; penenggelaman kapal
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Surabaya > Faculty of Law > Master of Law
Current > Faculty/School - UPH Surabaya > Faculty of Law > Master of Law
Depositing User: Rafael Rudy
Date Deposited: 15 Jan 2024 08:42
Last Modified: 15 Jan 2024 08:42
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/60149

Actions (login required)

View Item View Item