Studi kasus tentang pemberitaan pembocoran materi debat capres dan cawapres dalam program seputar Indonesia dikaji dari UU penyiaran JO. UU Pers

Angela, Natali (2016) Studi kasus tentang pemberitaan pembocoran materi debat capres dan cawapres dalam program seputar Indonesia dikaji dari UU penyiaran JO. UU Pers. Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title.pdf) 1. SAMPUL.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
Preview	Text (Abstract.pdf) 2. ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (84kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1.pdf) 3. BAB-1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (232kB) | Preview
	Text (Chapter2.pdf) 4. BAB-2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (350kB)
	Text (Chapter3.pdf) 5. BAB-3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (211kB)
	Text (Chapter4.pdf) 6. BAB-4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (144kB)
Preview	Text (Bibliography.pdf) 7. DAFTAR BACAAN.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (147kB) | Preview

Abstract

Berawal dari maraknya persaingan dunia pertelevisisan kita dan mulai banyaknya variasi dalam penyiaran televisi. Setelah dilihat lebih jauh ternyata dalam tayangan berita, banyak terjadi pelanggaran etika sampai pelanggaran standar penyiaran, karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan pengkritisisan mengenai kemasan tayangan berita yang ada di Indonesia. Suatu masalah yang dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sehingga melahirkan suatu kritikan untuk sebuah perubahan kearah yang lebih baik. Pelanggaran yang kerap dilakukan dalam tayangan berita kriminal antara lain mengenai: 1) Penayangan gambar yang bersifat sadis dan berbau porno, 2) Penyajian kekerasan fisik dan seksual dengan jelas, 3) Rekonstruksi ulang secara runtut atas suatu kejahatan yang dapat menimbulkan trauma dan ketakutan bagi masyarakat, 4) Penyebutan identitas dengan jelas atas seseorang yang belum jelas, 5) Penanyangan berita yang belum jelas sumbernya, dan berbagai macam pelanggaran yang seringkali dilakukan. Peraturan Perundang - undangan yang mengatur masalah pelanggaran kode etik dalam penyiaran yang sering terjadi seperti UU Pers, UU Penyiaran, Kode Etik Jurnalistik, Peraturan KPI Tahun 2012 berupa Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Pasal - pasal tersebut sudah cukup mewakili dan menjelaskan tentang aturan yang harus dihadapi dalam dunia jurnalistik kita, namun adanya undang￾undang yang mengatur tersebut tidak menjamin berlangsungnya tayangan yang sesuai dan tidak melanggar etika yang ada.

Actions (login required)

View Item