Relevansi pertanggung jawaban direksi perseroan dan penerapan prinsip fiduciary duty menurut undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas

LIMANTO, ARIELSHALLOM CHRISTOPHER (2014) Relevansi pertanggung jawaban direksi perseroan dan penerapan prinsip fiduciary duty menurut undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title.pdf) cover.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (477kB)
Preview	Text (Abstract.pdf) ABSTRAK AL.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (11kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1.pdf) BAB I AL 5 Des.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (65kB) | Preview
	Text (Chapter2.pdf) BAB II AL 5 Des.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (98kB)
	Text (Chapter3.pdf) BAB III AL 5 Des.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (41kB)
	Text (Chapter4.pdf) BAB IV AL 5 Des.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (12kB)
Preview	Text (Bibliography.pdf) DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (11kB) | Preview

Abstract

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan mengatur bahwa salah-satu tugas daripada direksi salah-satunya menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib dilakukan di mana Direksi menyampaikan laporan tahunan mengenai jalannya Perseroan, sedangkan RUPSLB diadakan sesuai dengan kebutuhan perseroan, baik itu atas inisiatif pemegang saham, direksi maupun komisaris. Salah�satu kasus yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan adalah kasus PT Semen Padang vs PT Semen Gresik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah penolakan oleh direksi untuk melaksanakan RUPSLB bertentangan dengan prinsip fiduciary duty. Penelitian ini disusun berdasarkan tipe penelitian yuridis normatif, dengan menempatkan hukum sebagai sebuah aturan atau norma, dengan menggunakan silogisme deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa penolakan direksi terhadap penyelenggaraan RUPSLB adalah tidak tepat karena penyelenggaraan RUPSLB merupakan kewajiban utama direksi sebagai organ perseroan yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan perseroan.

Actions (login required)

View Item