Penjatuhan pidana yang lebih berat dari tuntutan jaksa dalam putusan Mahkamah Agung no.253K/PID.SUS/2012 dikaitkan dengan surat edaran Mahkamah Agung tentang penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi

GOESTIAWAN, GERRY (2014) Penjatuhan pidana yang lebih berat dari tuntutan jaksa dalam putusan Mahkamah Agung no.253K/PID.SUS/2012 dikaitkan dengan surat edaran Mahkamah Agung tentang penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title.pdf) Sampul_merged.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (234kB)
Preview	Text (Abstract.pdf) Abstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (7kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1.pdf) Bab 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (93kB) | Preview
	Text (Chapter2.pdf) Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (111kB)
	Text (Chapter3.pdf) Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (91kB)
	Text (Chapter4.pdf) Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (52kB)
Preview	Text (Bibliography.pdf) Daftar Pustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (7kB) | Preview

Abstract

Korupsi merupakan salah satu masalah yang semakin berkembang di Indonesia dan sudah terjadi di seluruh lapisan pemerintahan mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus atau pegawai negeri yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Salah satu kasus yang terjadi di daerah Lampung Timur, seorang Pegawai Negeri menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 253K/PID.SUS/2012, Bupati Lampung Timur dinyatakan melakukan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (1) dengan memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 10.586.575.000,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) serta penjatuhan sanksi pidana yang lebih berat dari tuntutan jaksa dari 12 (dua belas) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun. Penerapan sanksi tersebut didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat SEMA). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penerapan pasal-pasal utama Tindak Pidana Korupsi yakni pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU PTPK yang dapaT diterapkan pada Hi. Satono Bupati Lampung Timur. Demikian halnya komentar penjatuhan sanksi pidana yang lebih berat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung selama 15 (lima belas) tahun yang didasarkan pada SEMA No. 12 Tahun 2010. / Corruption is one problem which keeps growing in indonesia and has happened at all levels of government ranging from lower levels until foundations. Corruption is behavior public official, politician or servants who is unlawfully enrich oneself or enrich those closest to him, by means of have discretionary power public entrusted to them. One of the cases occurring in areas lampung east a servants misapply authority, opportunity or means.Based on the judgment supreme court No. 253K/PID.SUS/2012, regent lampung east expressed do corruption article 2 paragraph (1) by enrich himselfRp.10.586.575.000,- (ten billion five hundred eighty six million five hundred seventy five thousand rupiah) and the imposition of criminal which greater than prosecutor demand of 12 (twelve) the year to 15 (fifteen) year. The application of these sanctions is based on Supreme Court Circulars (hereinafter abbreviated as SCC). The purpose of this research is to know and understand the application of the articles of the main criminal acts of corruption, namely article 2 paragraph (1) or article 3 of the Act the eradication of criminal acts of Corruption that can be applied on East Lampung RegentHi.Satono. Case comments the imposition of criminal sanctions which greaterthan dropped by the Supreme Court for 15 years (fifteen) based on SCC No. 12 year 2010.

Actions (login required)

View Item