Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia

The, Felix (2015) Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title.pdf) Sampul (1).pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (845kB)
Preview	Text (Abstract.pdf) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (87kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1.pdf) Bab-1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (627kB) | Preview
	Text (Chapter2.pdf) Bab-2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (294kB)
	Text (Chapter3.pdf) Bab-3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Chapter4.pdf) Penutup.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (70kB)
Preview	Text (Bibliography.pdf) Pustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (85kB) | Preview

Abstract

Perdagangan melalui Internet merupakan sarana utama dalam meningkatkan investasi di dunia perdagangan. Sayangnya di samping tumbuh kembangnya investasi tersebut, kejahatan di dunia maya semakin meningkat. Masyarakat banyak yang menjadi korban penipuan serta kebohongan yang ditawarkan di dunia internet. Masyarakat pun tidak bisa melakukan upaya￾upaya hukum serta mendapatkan perlindungan terhadap dirinya. Masyarakat membenci akan adanya segala bentuk kejahatan, setiap kejahatan merupakan pelanggaran hukum dan melanggar hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya yang hidup di kehidupan masyarakat. Cita-cita masyarakat adalah berkehidupan yang baik, dengan perekonomian yang terus meningkat dengan hidup secara damai, tertib, nyaman, dan sejahtera tanpa adanya kejahatan dalam dunia cyber. Pemerintah berperan aktif dalam penyelenggaraan kenegaraan yang baik. Untuk mengantisipasi dan menjawab semua problema di era globalisasi, terutama dalam dunia cyber, maka eksistensi hukum yang sedang berlaku harus menjadi prioritas untuk mengantisipasinya.

Actions (login required)

View Item