Pertanggungjawaban pidana terhadap ibu yang menjual anaknya di Malaysia ditinjau dari Undang-Undang no. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

Sampebulu', Hariansi Panimba (2014) Pertanggungjawaban pidana terhadap ibu yang menjual anaknya di Malaysia ditinjau dari Undang-Undang no. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title.pdf) SAMPUL (1).pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (824kB)
Preview	Text (Abstract.pdf) ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (86kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1.pdf) BAB-1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (341kB) | Preview
	Text (Chapter2.pdf) BAB-2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (410kB)
	Text (Chapter3.pdf) BAB-3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (179kB)
	Text (Chapter4.pdf) BAB-4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (90kB)
Preview	Text (Bibliography.pdf) PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (8kB) | Preview

Abstract

Perdagangan orang merupakan tindak pidana yang semakin berkembang, ditandai dengan jangkauannya yang tidak hanya di Indonesia saja namun telah berkembang ke laur negeri sehingga membuat negara satu sama lain saling berhubungan. Perempuan dan anak yang paling sering mejadi objek dalam tindak pidana ini karena posisi mereka yang sangat lemah di masyarakat. Perlindungan terhadap anak pun sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk melindungi anak yang berada dalam keadaan sulit. Namun Perdagangan orang yang terjadi berkembang sangat pesat dengan modus dan cara- cara yang tidak biasa. Sehingga berbagai konfrensi Internasional telah dilakukan untuk mencegah perdagangan orang tersebut. Sehingga Indoensia meratifikasi hal tersebut dan terbentuklan Undang- Undang Nomro 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menambah mengetahui dan memperluas pengetahuan mengenai perdagangan orang, dan menganalisa lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana terhadapa kasus tentang TPPO. Skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan studi kepustakaan melalui pendekatan kasus dan pendekatan Undang-Undang. / Human trafficking is a crime that is growing , that is not characterized by its scope only in Indonesia but has grown into the country so as to make the curved state are related to one another . Women and children are most often becoming the object of a criminal offense is because they are very weak position in society . The protection of children was already defined in Law No. 23 of 2002 on Child Protection to protect children who are in difficult circumstances . However Trafficking happens is growing very rapidly with the mode and means unusual . So that the various International conferences have been done to prevent such trafficking . So that ratified premises and formed the Law No. 21 Year 2007 on Eradication of Trafficking in Persons . Therefore , this thesis aims to increase and expand the knowledge of knowing about human trafficking , and further analyze the cases of criminal responsibility terhadapa TPPO . This thesis uses the type of normative research , with a literature study and a case approach approach Act.

Actions (login required)

View Item