Konsekuensi yuridis bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) atas penetapan batas waktu dalam memberikan informasi yang wajib tersedia setiap saat

Simanjuntak, Marsinta S.T (2023) Konsekuensi yuridis bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) atas penetapan batas waktu dalam memberikan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Title.pdf) Cover (Pdf).pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (167kB) | Preview
Preview	Text (Abstract.pdf) ABSTRAK_watermark.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (438kB) | Preview
Preview	Text (TOC) TOC Watermark.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (553kB) | Preview
Preview	Text (Chapter 1.pdf) BAB 1 watermark.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB) | Preview
	Text (Chapter 2.pdf) BAB 2 Watermark.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (6MB) | Request a copy
	Text (Chapter 3.pdf) BAB 3 Watermark.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (802kB) | Request a copy
	Text (Chapter 4.pdf) BAB 4 Watermark.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB) | Request a copy
	Text (Chapter 5.pdf) BAB 5 Watermark.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (326kB) | Request a copy
Preview	Text (Bibliography) BIBLIOGRAPHY.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (929kB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices watermark.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan undang-undang yang menjadi dasar hukum yang dijalankan di Indonesia dan sebagai negara hukum demokrasi sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan negara secara umum, mengoptimalkan peran dan kinerja badan publik, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Peranan pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik salah satu upaya yang sangat nyata yaitu dalam pemberian berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat. Pelayanan pemerintah harus lebih transparan sehingga pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat mempunyai manfaat dan daya saing yang tinggi dalam berbagai aktifitas publik. Pelayanan publik yang berkualitas adalah melayani konsumen yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya secara maksimal, sehingga informasi yang diberikan dapat terukur dan tepat waktu. Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Keterbukaan Informasi Publik memerlukan teknologi yang memadai untuk mengelola dan menyediakan akses informasi tersebut, sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat dapat akurat dan sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi.

Actions (login required)

View Item