Perlindungan hak-hak petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani atas penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam sengketa (studi sosio-legal penyelesaian sengketa perkebunan dalam bingkai pembaruan agraria di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah)

Sigit, Antarin Prasanthi (2020) Perlindungan hak-hak petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani atas penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam sengketa (studi sosio-legal penyelesaian sengketa perkebunan dalam bingkai pembaruan agraria di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah). Doctoral thesis, UPH.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (972kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (449kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Chapter3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (924kB)
	Text (Chapter4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (Chapter5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (499kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (759kB) | Preview

Abstract

Inequality in land tenure structures is becoming increasingly sharp these days. Many disputes have arisen triggered by injustice in the distribution system of land resources so that the shared prosperity as aspired has not yet been realized. Those with minimal modalities cq small landless farmers and farm laborers do not receive significant benefits from the system because the methods of land distribution tend to distance them from access to land tenure and use. For this reason, land policies that are responsive to the needs of the peasantry are urgently needed. This dissertation analyzes the protection of the rights of landless farmers and farm laborers over the control and use of land in disputes using socio-legal methods through a normative and empirical approach. In fact the government has developed a legal framework to protect the interests of poor peasants as stipulated in Law No. 5 of 1960 but in its implementation still faces various obstacles. Land policy, both in terms of regulations and implementing programs, is not optimal in fulfilling the ideals of justice of the poor peasant people in order to prosper their lives. As a result, the protection of the rights of landless farmers and farm laborers over the control and use of land in disputes does not yet have a clear framework on how to prioritize the interests of landless cultivators and farm laborers in relation to the land which is their living space and source of livelihood. This dissertation develops a dispute resolution model called the "Two Phase Model" that enables dispute resolution to be carried out more effectively and the interests of landless farmers and farm laborers can be protected. This model considers the role of dominant actors in the dispute resolution process and the approach used and the objectives of the dispute resolution itself. In addition, the mechanism and strategy chosen in the dispute resolution process. The "Two Phase Model" provides an alternative to the resolution of land disputes by promoting the protection of the rights of landless tenants and land laborers to realize agrarian justice in order to improve their welfare. / Ketimpangan dalam struktur penguasaan tanah menjadi semakin tajam dewasa ini. Muncul banyak sengketa yang dipicu oleh ketidakadilan dalam sistem pembagian sumber daya tanah sehingga kemakmuran bersama sebagaimana dicita-citakan belum terwujud. Mereka yang minim modalitas cq petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani tidak menerima keuntungan yang berarti dari sistem tersebut karena cara-cara pembagian tanah cenderung menjauhkan mereka dari akses kepada penguasaan dan pemanfaatan tanah. Untuk itu kebijakan pertanahan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat tani sangat diperlukan. Disertasi ini menganalisis perlindungan hak-hak petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani atas penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam sengketa dengan menggunakan metode sosio-legal melalui pendekatan yang bersifat normatif dan empiris. Sesungguhnya pemerintah telah menyusun kerangka hukum untuk melindungi kepentingan rakyat tani yang miskin sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kebijakan pertanahan, baik dalam hal regulasi maupun program-program pelaksananya, tidak optimal dalam memenuhi cita keadilan dari rakyat tani miskin guna mensejahterakan kehidupan mereka. Sebagai akibatnya perlindungan hak-hak petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani atas penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam sengketa belum memiliki kerangka yang jelas tentang bagaimana mengedepankan kepentingan petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani dalam hubungannya dengan tanah yang menjadi ruang hidup dan sumber penghidupannya. Disertasi ini mengembangkan model penyelesaian sengketa yang disebut “Model Dua Fase” yang memungkinkan penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih efektif dan kepentingan petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani dapat terlindungi. Model ini mempertimbangkan peran aktor dominan dalam proses penyelesaian sengketa berikut pendekatan yang digunakan dan tujuan dari penyelesaian sengketa itu sendiri. Selain itu juga mekanisme dan strategi yang dipilih dalam proses penyelesaian sengketa. “Model Dua Fase” memberikan alternatif bagi penyelesaian sengketa tanah dengan mengedepankan perlindungan hak-hak petani penggarap tanpa tanah dan buruh tani atas tanah untuk mewujudkan keadilan agraria guna meningkatkan kesejahteraannya.

Actions (login required)

View Item