Akibat hukum terhadap perjanjian utang yang dibuat pasangan suami isteri dalam hal setelah pengikatan utang terdapat perjanjian perkawinan

Sulaeman, Alvin John (2020) Akibat hukum terhadap perjanjian utang yang dibuat pasangan suami isteri dalam hal setelah pengikatan utang terdapat perjanjian perkawinan. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Tiitle) ilovepdf_merged.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
Preview	Text (abstract) abstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (403kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (497kB) | Preview
Preview	Text (chapter 1) chapter 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (740kB) | Preview
	Text (chapter 2) chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (746kB)
	Text (Chapter 3) chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (630kB)
	Text (Chapter 4) chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (657kB)
	Text (Chapter 5) chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (402kB)
Preview	Text (bibliography) bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (415kB) | Preview

Abstract

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, sehingga undang-undang memperkenankan kedua pasangan suami istri untuk membuat suatu perjanjian perkawinan. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur pada Pasal 29 bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepnjang pihak ketiga tersangkut. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015, mengubah interpretasi pada Pasal 29 tersebut sehingga perjanjian perkawinan dapat dibuat selama perkawinan berlangsung. Tentunya dengan hak membuat perjanjian perkawinan kapan saja, maka bisa saja hutang dibuat terlebih dahulu baru setelahnya dibuat perjanjian perkawinan. Sehingga terdapat permasalahan yaitu bagaimana implikasi hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015, dan bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian hutang piutang yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri dalam hal setelah pengikatan hutang terdapat perjanjian perkawinan. Untuk membahas permasalahan tersebut, kajian ini akan memperhatikan keberlakuan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, dan unsur-unsur perlindungan terhadap kreditur terhadap harta bersama yang oleh karena adanya perjanjian perkawinan yang berlaku surut tidak lagi menjadi harta bersama. / Marriage is essential for human life, because marriage as a means to form a family, and marriage contain elements of human relations with humans and in addition also involves civil relations between them, therefore the law allows both husband and wife to bind theirself an marital agreement. Indonesian Marital Law No. 1 of 1974 stipulates in Article 29 that at the time or before the marriage takes place, the two parties with mutual agreement can enter into a written agreement that is ratified by the marriage registrar, after which the contents also apply to third parties along the third party concerned. However after the Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015, such Article 29 having broaden interpretation so that the marital agreement can be made during the marriage. With such right to make a marital agreement at any time, the concequences could occur on debt before the marital agreement. Therefore problems arise on how the legal implications of the marital agreement made during the marriage took place after the Constitutional Court Decree No. 69 / PUU-XIII / 2015, and how the legal consequences for the debt and credit agreements that have been made by married couples in the case after the credit binding, a marital agreement arise. Nevertheless to discuss this problem, it will consider the validity of a marital agreement which made after the marriage takes place, and the protection of a creditors which due to the existence of a marital agreements that applies retroactively affect the marital wealth.

Actions (login required)

View Item